GOWA, HR – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyambut positif skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur Melalui KPBU dan Pembiayaan Lainnya bertema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah” di Aula Rangkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (11/6/2026).
Menurut Husniah Talenrang, skema KPBU dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan berbagai sektor strategis, terutama infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.
“Ini sangat bagus karena menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang dapat membantu pemerintah daerah membangun wilayahnya masing-masing. Banyak kepala daerah tertarik karena adanya keterbatasan anggaran dari APBD,” ujarnya.
Husniah menilai kehadiran KPBU mampu mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, khususnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, proyek pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya dapat berjalan lebih cepat melalui skema pembiayaan tersebut.
“Untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran, seperti jalan, jembatan, drainase dan sebagainya, skema KPBU dapat menjadi solusi agar program-program tersebut tetap terlaksana,” jelasnya.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan utama Kabupaten Gowa dan berpotensi didorong melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
“Untuk Gowa, yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, mengatakan Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai pusat perdagangan, jasa, dan logistik di kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing wilayah.
“Infrastruktur adalah penggerak perekonomian. Pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Martha mengakui keterbatasan fiskal APBN maupun APBD menjadi tantangan dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, KPBU hadir sebagai salah satu strategi untuk menjembatani kebutuhan pembangunan dengan melibatkan sektor swasta.
“KPBU bukan lagi hanya alternatif, tetapi menjadi solusi untuk menjembatani keterbatasan fiskal dengan mengundang partisipasi, inovasi dan efisiensi dari sektor swasta,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi, menyampaikan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, investasi yang berkualitas dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Rizki berharap kegiatan diseminasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai berbagai opsi pembiayaan pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. kartia
