JAKARTA, HR – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) terkemuka, Chatib Basri, menyambangi Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026. Kedatangan ekonom senior ini sontak menarik perhatian publik, terutama setelah ia mengonfirmasi bahwa kunjungannya memang bertujuan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dari pantauan langsung di lokasi, Chatib Basri terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, tepatnya melalui pintu pilar dekat Istana Negara, sekitar pukul 15.35 WIB. Momen kedatangannya tidak sendiri, melainkan bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Kehadiran dua figur penting ini secara bersamaan mengisyaratkan adanya agenda diskusi strategis yang melibatkan tokoh-tokoh kunci di bidang ekonomi dan pemerintahan.
Ketika dicecar pertanyaan oleh awak media mengenai tujuan kedatangannya, Chatib Basri secara singkat membenarkan bahwa ia akan menemui Presiden.
“Iya,” katanya, membenarkan spekulasi yang berkembang. Namun, ia tidak memberikan detail gamblang terkait pokok bahasan yang akan didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Ia justru mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada Luhut Binsar Pandjaitan, seraya menambahkan, “Tanya Pak Luhut. Rame-rame kok.” Pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut kemungkinan melibatkan lebih dari dua atau tiga orang, menyiratkan diskusi kelompok yang lebih luas dan mungkin lintas sektor.
Ungkapan “rame-rame kok” dari Chatib Basri membuka interpretasi bahwa pertemuan di Istana Kepresidenan bukan sekadar audiensi personal, melainkan bagian dari rapat koordinasi atau diskusi strategis yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini secara jelas menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan para ahli ekonomi terkemuka dalam perumusan kebijakan di awal masa pemerintahannya. Kehadiran Chatib Basri, yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi negara, diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi arah kebijakan ekonomi nasional yang akan diambil.
Chatib Basri sendiri bukan sosok asing di kancah pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Ia dikenal luas sebagai ekonom handal yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2013-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah masa jabatannya berakhir, Chatib tetap aktif sebagai ekonom, memberikan pandangan dan analisisnya mengenai berbagai isu ekonomi makro.
Saat ini, Chatib juga merupakan salah satu anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebuah lembaga penasihat Presiden untuk urusan ekonomi. Keahliannya di bidang ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan pasar keuangan menjadikannya figur yang sangat diperhitungkan dalam setiap diskusi kebijakan strategis.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua DEN, juga merupakan tokoh sentral yang seringkali terlibat dalam koordinasi berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk di sektor ekonomi, menunjukkan pengaruh dan kapasitasnya dalam pemerintahan.
Pertemuan penting ini berlangsung di tengah berbagai spekulasi publik mengenai kemungkinan perombakan kabinet dan penempatan figur-figur baru dalam jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Nama Chatib Basri sendiri sempat santer disebut-sebut dalam bursa calon Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini menjabat. Namun, Chatib Basri menanggapi isu tersebut dengan santai, mengaku ia tidak tahu-menahu mengenai rumor yang beredar.
“Saya nggak tahu,” ujarnya singkat, menepis dugaan tersebut. Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan juga telah membantah rumor pergantian Menkeu, menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah pada kinerja dan tidak berdasar pada isu-isu yang belum tentu kebenarannya.
Terlepas dari rumor kabinet yang beredar, kehadiran Chatib Basri bersama Luhut Binsar Pandjaitan di Istana mengindikasikan adanya pembahasan mendalam mengenai strategi ekonomi nasional yang krusial.
Diskusi ini kemungkinan besar mencakup proyeksi ekonomi ke depan, tantangan global yang dihadapi Indonesia, stabilitas fiskal, serta prioritas program pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Keterlibatan para ahli dan tokoh ekonomi menunjukkan upaya serius dan komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang solid, adaptif, dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.
