BANDUNG, HR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat merespons positif usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 secara menyeluruh, mulai dari aspek kebijakan hingga implementasi di lapangan.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB 2026 di ruang rapat Komisi V DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, Komisi V akan membahas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk usulan pembentukan Pansus untuk meninjau administrasi dan pelaksanaan SPMB secara komprehensif.
“Kami akan berembuk di Komisi V terkait berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini. Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan kami. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Siti menegaskan DPRD Jawa Barat berkomitmen mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan transparan, responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul, serta dapat diawasi hingga seluruh proses selesai.
Ia berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan pemerintah daerah guna mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik dan berkeadilan.
“Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah guna mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk membahas berbagai masukan dalam upaya meningkatkan tata kelola pendidikan di Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Oktora, mengatakan berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Masukan yang disampaikan sangat produktif untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola yang ada. Kami akan terus menginformasikan perkembangan serta langkah-langkah yang sudah dan akan kami kerjakan,” ujarnya.
Firman menegaskan Dinas Pendidikan Jawa Barat akan terus melakukan perbaikan dan menyampaikan perkembangan penanganan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB 2026. horaz
