PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Babel menyiapkan program subsidi biaya pendidikan bagi sekitar 2.000 siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Program tersebut akan didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,9 miliar.
Kebijakan ini bertujuan membantu siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung. Selain itu, program tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung layanan pendidikan sehingga keberadaannya perlu diperkuat.
“Sekolah swasta juga harus kita pikirkan. Jangan sampai semuanya bertumpu ke sekolah negeri, lalu sekolah swasta menjadi kosong,” ujar Didit usai bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Babel, Saipul Bakhri, Senin (13/7/2026).
Didit menjelaskan, subsidi yang diusulkan mencapai maksimal Rp250.000 per siswa setiap bulan. Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp5,9 miliar untuk sekitar 2.000 siswa kurang mampu yang tersebar di berbagai sekolah swasta di Bangka Belitung.
“Kemampuan maksimal subsidi yang diusulkan adalah Rp250.000 per anak. Total kebutuhan anggarannya mencapai Rp5,9 miliar, dan datanya sudah dipersiapkan oleh Pak Saipul,” katanya.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, DPRD bersama pemerintah daerah menyerahkan kewenangan penentuan penerima bantuan kepada masing-masing sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar proses seleksi berlangsung objektif dan sesuai kondisi di lapangan.
“Dinas Pendidikan, DPRD, maupun gubernur tidak akan ikut campur dalam menentukan siapa yang berhak menerima. Kuasa penuh kami serahkan kepada masing-masing sekolah agar lebih objektif,” tegas Didit.
Selain memberikan subsidi SPP, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Timah Tbk. untuk membantu penyediaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu.
Melalui program ini, DPRD dan Pemprov Babel berharap semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya, sekaligus memperkuat eksistensi sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan di Bangka Belitung. agus priadi
