PANGKALPINANG, HR — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menerima kunjungan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Provinsi Babel dalam agenda audiensi yang membahas penguatan dan keberlanjutan pendidikan madrasah di daerah, Senin (2/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Didit menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan anggaran pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan agar tetap mendapat perhatian yang adil dan berkelanjutan.
Audiensi yang dipimpin oleh Sulaeman selaku perwakilan PGMI Babel itu membahas berbagai aspirasi terkait peningkatan kualitas pendidikan madrasah serta kesejahteraan guru madrasah di Bangka Belitung.
Sulaeman menjelaskan, PGMI Babel berdiri sejak 2018 dan saat ini memasuki periode kepengurusan kedua. Selama itu, PGMI secara konsisten memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan madrasah serta dukungan bagi para pendidik.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan ialah permintaan agar anggaran pendidikan untuk Madrasah Aliyah (MA) dan SMA swasta tidak dihapus serta mendapatkan perlakuan setara dengan SMA negeri, baik dari sisi kebijakan maupun sarana dan prasarana.
“Madrasah dan SMA swasta harus diberi ruang yang adil untuk berkembang. Termasuk pondok pesantren yang bisa didukung melalui program CSR perusahaan, karena pendidikan keagamaan juga berada dalam domain Kementerian Agama,” ujar Sulaeman.
Ia menegaskan, guru madrasah memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar para guru tidak merasa berjuang sendiri.
“Audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus ikhtiar bersama untuk menghadirkan sistem pendidikan yang berkeadilan di Bangka Belitung,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mengawal dan memperjuangkan anggaran pendidikan madrasah serta pendidikan keagamaan.
“Saya pastikan guru madrasah tidak berjuang sendirian. Di DPRD, kami akan memperjuangkan agar anggaran pendidikan madrasah dan keagamaan tidak dipotong. Dalam pendidikan, perlakuannya harus sama karena tujuannya juga sama,” tegas Didit.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung untuk memastikan anggaran hibah bantuan pendidikan bagi madrasah tetap dipertahankan.
“Anggaran tersebut sudah dibahas dan dialokasikan di DPRD. Kami akan terus memperjuangkannya,” ujarnya.
Didit juga menilai tantangan guru saat ini semakin kompleks. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, etika, dan moral generasi muda.
“Tanggung jawab guru hari ini sangat besar. Karena itu DPRD harus hadir memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan guru madrasah,” katanya.
Selain itu, kunjungan DPRD ke sejumlah pondok pesantren dalam agenda reses bertujuan menyerap langsung aspirasi kebutuhan pendidikan keagamaan, baik melalui anggaran pemerintah maupun dukungan CSR perusahaan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi guru madrasah dan pondok pesantren di Bangka Belitung,” pungkas Didit. agus
