BANDUNG, HR — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menjamin pendidikan gratis selama 12 tahun sesuai amanat konstitusi.
Ono Surono menegaskan solusi atas kebutuhan pendidikan bukan dengan membebankan biaya kepada masyarakat. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri terpenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ono Surono di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).
Ia menjelaskan Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan sarana, prasarana, dan kebutuhan operasional sekolah negeri tanpa membebani orang tua siswa melalui kebijakan SPP.
Menurut Ono, keterbatasan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali SPP. Pemerintah justru harus menyelesaikan persoalan tersebut dengan memperkuat anggaran pendidikan.
Selain itu, Ono juga menyoroti usulan yang menyebut SPP hanya akan dikenakan kepada masyarakat kategori desil 6 hingga desil 10. Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya tepat karena masih banyak persoalan dalam validitas data kesejahteraan masyarakat.
“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” ujarnya.
Di sisi lain, Ono Surono juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan yang lebih besar kepada sekolah swasta. Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan agar sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan tanpa membebankan biaya yang tinggi kepada peserta didik.
Ia berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak berlanjut menjadi kebijakan. Sebaliknya, pemerintah diminta memastikan anggaran pendidikan mampu memenuhi kebutuhan sekolah sekaligus menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.
“Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat,” tutup Ono Surono. horaz
