LAMPUNG SELATAN, HR — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa penghargaan bukan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurutnya, prioritas pemerintah daerah adalah menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti verifikasi faktual Penghargaan Kinerja Pembangunan Daerah (PKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (7/7/2026).
“Kami selalu mengingatkan bahwa penghargaan hanyalah bonus. Tujuan utama kami adalah menghadirkan program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Egi.
Bupati juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan PKPD 2026 sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkab Lampung Selatan dalam proses penilaian tersebut. Menurutnya, apa pun hasil yang diraih akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Lampung Selatan sebelumnya berhasil masuk lima besar kabupaten terbaik di Provinsi Lampung pada tahap penilaian administrasi. Kini, daerah tersebut mengikuti tahapan verifikasi faktual sebagai bagian dari proses penentuan penerima PKPD Tahun 2026.
Verifikasi faktual menjadi tahap kedua dalam penilaian PKPD dengan tujuan memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, dan hasil yang telah dirasakan masyarakat.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mekanisme penilaian oleh Tim Penilai Utama yang dipimpin Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Provinsi Lampung, Endang Wahyuni. Selanjutnya, Tim Penilai Independen melakukan verifikasi melalui presentasi, dialog bersama para pemangku kepentingan, serta kunjungan lapangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai. Menurutnya, PKPD merupakan bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan secara berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Supriyanto juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan pelayanan kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan informasi secara objektif kepada tim penilai sehingga proses verifikasi berjalan optimal.
Sementara itu, Tim Penilai Utama, Endang Wahyuni, menjelaskan bahwa verifikasi faktual memiliki bobot penilaian sebesar 40 persen. Tahap ini menjadi proses penting untuk mengonfirmasi hasil evaluasi dokumen yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurutnya, penilaian dilakukan melalui pemutaran video profil daerah, presentasi pemerintah daerah, dialog dengan para pemangku kepentingan, hingga kunjungan lapangan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi pembangunan.
Pemkab Lampung Selatan optimistis mampu menunjukkan kualitas pembangunan yang selaras dengan dokumen perencanaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keikutsertaan dalam PKPD 2026 juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang partisipatif, inovatif, akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. santi
