PAD Berkurang Dewan Minta Perketat Pengawasan BUMD Jabar

oleh -406 views
oleh
BANDUNG, HR – Mendengar kata BUMD dalam pikiran Anggota DPRD Jawa Barat, sering identik hanya dengan penyertaan modal, tanpa ada terfikir soal deviden atau keuntungan yang berarti bagi pemerintahnya. Pemikiran ini dikatakan Drs.H. Daddy Rohanady, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat kepada HR saat ditemui usai rapat internal Bangar finalisasi APBD Perubahan 2015 di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Jabar,Selasa (15/9).
“Secara pribadi saya minta dilakukan untuk monitoring dan evaluasi secara ketat soal BUMD ini. Berapa jumlah uang yang telah kita ikut sertakan ke BUMD kita, berapa BUMD yang sebetulnya bisa memberikan deviden dengan benar dan proporsional,”ucap Daddy.
Hal ini diutarakannya terkait dengan rendahnya deviden BUMD bagi Pemprov sebagai pemilik modal, dan ini kerap kali berlindung dibalik pernyataan yang salah, bahwa BUMD ditujukan bukan untuk mencari uang, tetapi sebagai publik servis. Padahal sesuai dengan fungsinya, keberadaan BUMD itu sendiri berfungsi untuk mencari deviden dan sebagai publik servis, publik servis dalam kaitan dengan penyediaan lapangan kerja. Tetapi kemudian dengan adanya penyertaan modal logikanya juga terjadi peningkatan deviden yang cukup berarti. Dan berapa jumlah lapangan kerja yang telah diserap dibandingkan dengan uang yang telah diberikan sebagai penyertaan modal itu.
“Karena itu untuk BUMD ini harus dilakukan monitoring dan evaluasi yang cukup ketat. Jangan sampai tiap tahun cuma menyertakan modal, menyertakan modal, dan menyertakan modal tanpa ada deviden yang berarti, kan aneh,”ungkap Daddy.
Menurutnya, sampai saat ini BUMD yang angkanya sangat kecil adalah PT. Jawi. Yang aneh lagi penyertaan modal ke PT. Jasa Sarana (JS). Kemudian jadi penyertaan modal lagi oleh JS ke BUMD yang lain. “Ini juga harus harus kita kaji betul, kalau memang di JS ini punya kerjaan sendiri, ya sudah tangani sendiri. Untuk BUMD yang lainnya kenapa tidak dari Pemprov saja, tidak perlu lagi lewat JS,”tandas Daddy.
Sorotan BUMD ini terkait dengan berkurangnya pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2015, yang mencapai Rp 436 M, dan tidak digalinya potensi pendapatan lain secara maksimal. ■ horaz

Tinggalkan Balasan