PANGKALPINANG, HR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memperkuat komitmen mengendalikan inflasi melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung Gubernur Babel, Hidayat Arsani, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang, Rabu (15/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Babel, Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, serta bupati dan wali kota se-Babel. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Rommy Sariu Tamawiwy, dan sejumlah kepala daerah mengikuti rapat secara virtual.
Dalam arahannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
“Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan laju inflasi. Semua sektor harus bergerak bersama agar stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Bangka Belitung tetap terjaga,” ujar Hidayat Arsani.
Rapat yang dikoordinasikan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Babel itu diawali dengan sambutan gubernur. Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, perwakilan Forkopimda, serta para bupati dan wali kota memaparkan perkembangan inflasi di masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil pemaparan, inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga pertengahan tahun 2026 berada dalam kondisi aman, stabil, dan terkendali. Meski demikian, seluruh pemerintah daerah sepakat terus meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat gangguan pasokan, distribusi, maupun faktor musiman.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten dan kota menyepakati 11 program prioritas pengendalian inflasi. Program tersebut meliputi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, diversifikasi pangan, business matching komoditas pangan, pengembangan Early Warning System (EWS), perluasan asuransi pertanian, penguatan sarana pascapanen, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, penguatan evaluasi kebijakan pusat dan daerah, serta pelaporan aktivitas perekonomian melalui Sistem Babel Ecository.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Babel optimistis pengendalian inflasi akan semakin efektif. Selain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, langkah itu juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. agus priadi
