TAPUT, HR – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BSRR) secara virtual melalui Zoom Meeting dari kawasan Hunian Tetap (Huntap) Kecamatan Adiankoting, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Sudaryanto, dan diikuti pemerintah daerah terdampak bencana untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan perkembangan penanganan serta sejumlah kendala di lapangan. Ia menyebut masih terdapat 40 kepala keluarga yang menempati Hunian Sementara (Huntara), dan pemerintah daerah mengusulkan agar lokasi tersebut ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap) karena seluruh penghuni telah bersedia menetap.
Bupati juga melaporkan realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak untuk kategori rusak sedang dan berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi Rp1,8 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah kembali melakukan pendataan untuk usulan bantuan rumah rusak ringan sesuai regulasi baru penanganan pascabencana banjir.
Terkait rencana pembangunan rumah bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM), Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan belum dapat dilakukan karena lahan masyarakat berada di kawasan zona merah yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan kembali.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminta arahan dan dukungan BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi bagi warga terdampak, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan lahan secara mandiri.
Selain itu, masih terdapat sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per kepala keluarga. Pemkab Taput juga mengharapkan dukungan BNPB agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat diproses kembali sebagai bantuan masa transisi bagi warga.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemkab Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat, agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. jefri.ls
