JAKARTA, HR – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta sebagai salah satu lembaga pencetus lahirnya Car Free Day di DKI Jakarta meresa sangat dikecewakan dengan beralih fungsinya kegiatan Car Free Day (CFD) menjadi panggung arena politik oleh beberapa partai politik yang melakukan aksinya pada hari minggu (4/12/12).
“CFD yang seharusya di gunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, olahraga, seni dan budaya, dicemari oleh aktifitas politik beberapa partai. Hal ini jelas-jelas melanggar Perta 12 tahun 2016,” ujar Zulpriadi selaku Manager Program dan Kampanye WALHI Jakarta dalam press releasenya, Minggu (4/12) sore.
Diutarakannya banyak atribut partai politik dan pemakaian genset untuk panggung panggung, yang sangat menyalahi esensi dari CFD itu sendiri. “Aktifitas partai politik ini tentu sangat merugikan masyarakat yang niatnya ingin berolahraga dan menikmati akhir pekannya,” paparnya.
 |
| Zulpriadi |
Menurut Zulpriadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung tebang pilih dan cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas dalam penegakan Perda dan hukum. Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta sangat massif melakukan penggusuran dan perampasan ruang hidup rakyat miskin kota yang melanggar Perda. Tetapi diam disaat para pengembang properti reklamasi Teluk Jakarta yang menabrak Perda maupun Undang-undang.
“Kami menekankan plt Gubernur sekarang ini memberikan sangsi tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan CFD ini, dan memberikan keadilan hukum dan keadilan ruang terhadap warganya,” tandas aktifis lingkungan hidup ini.
Zulpriadi mengungkapkan beberapa pelangaran / aktifitas tidak ramah lingkungan yang terpantau di CFD, yaitu:
1. Pangung di area setril Bundaran HI, harusnya tidak boleh ada, 2. Adanya pengunaan mesin genset yang tidak bebas asap, 3. Adanya atribut partai pendukung calon gubernur DKI, 4.Menginjak-nginjak taman/ruang hijau, dan 5. Sampah berserakan dimana-mana. igo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
