LAMSEL, HR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperketat sistem pencegahan korupsi di seluruh lini birokrasi. Langkah ini dibahas dalam Rapat Pemantapan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi (MCSP & SPI) Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Krakatau, Selasa (7/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di antaranya Norce Martauli Sitanggang, PIC Wilayah Sumsel & Lampung, serta Muhammad Daffa, PIC Wilayah Babel dari Satgas 2.3 Direktorat Koorsup Wilayah II.
Wabup Syaiful mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja kolektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut, Lampung Selatan meraih skor 89,30 pada Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024, menempatkan daerah ini di zona hijau dan peringkat keenam dari 16 entitas di Provinsi Lampung.
“Capaian ini membuktikan komitmen kuat seluruh jajaran Pemkab Lampung Selatan dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Syaiful.
Namun, ia menyoroti masih adanya ruang perbaikan, terutama pada indikator pelayanan publik yang baru mencapai 79,64 persen. Syaiful menegaskan pentingnya percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peningkatan mutu layanan di sektor perizinan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan hukum seperti OTT, tetapi bagaimana kita mampu mentransformasi sistem dan budaya birokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan yang diharapkan bukan sekadar pembenahan prosedur, tetapi juga pergeseran pola pikir dari budaya feodal menuju etos kerja yang melayani dengan profesionalisme dan empati.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dengan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas. Pemkab Lampung Selatan menargetkan peningkatan kinerja MCP di semua indikator tahun depan, sekaligus memperkokoh budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. santi
