BANDUNG, HR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jabar untuk mengevaluasi dan menuntaskan permasalahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Komisi V juga berencana menyampaikan informasi secara menyeluruh terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB 2026, termasuk sikap resmi mereka atas kondisi tersebut.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan hal itu usai melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, di Bandung, Rabu (17/6/2026) malam.
Ia menilai terdapat sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan SPMB 2026. Salah satunya adalah ketidaksiapan sistem yang menyebabkan berbagai gangguan, seperti error, freeze, hingga sistem yang lambat atau ngelag.
“Ini masalah yang dirasakan masyarakat. Kekecewaan muncul di lapangan, sehingga kami berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 kepada Ketua DPRD Jawa Barat,” ujar Yomanius.
Terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari masyarakat dan LSM, ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat, bukan di Komisi V.
Meski demikian, Komisi V tetap akan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rapat kerja untuk merespons persoalan SPMB 2026.
Selain itu, Komisi V juga menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa miskin yang tidak lolos SPMB. Mereka mendukung langkah tersebut, namun tetap meminta perhitungan matang sesuai kapasitas fiskal daerah. horaz
