SUKABUMI, HR – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Sukabumi.
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara langsung kepada Bupati Sukabumi, Asep Japar, di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksana Harian Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Dedi Supriadi, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik.
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menyampaikan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta para pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, WTP ke-12 ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Asep.
Pencapaian ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengelola anggaran pembangunan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Bupati dalam penerimaan LHP tersebut, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, Inspektur, Kepala BPKAD, dan Kepala BKPSDM. ida
