BANDUNG, HR – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kuningan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan tanpa menimbulkan konflik sosial.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Toto Suharto mengatakan langkah Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menata sekaligus memfasilitasi relokasi PKL menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan keindahan kota.
“Sekarang masyarakat PKL di Kuningan sudah sadar dan tertib karena dipindahkan ke tempat yang layak. Yang penting memang ada tempat dulu sebelum dilakukan penataan,” ujar Toto saat dikonfirmasi di Kuningan, Senin (3/11/2025).
Menurut Toto, pendekatan dialogis dan penyediaan area khusus bagi PKL menjadi kunci agar kebijakan penataan tidak menimbulkan kesan pedagang dikorbankan.
“Tentu harus ada pendekatan dulu, duduk bersama supaya tidak ada persoalan. Kalau semua sudah punya tempat, PKL juga merasa diperhatikan,” katanya.
Ia menilai penerapan konsep pada Pusat Kuliner dan Parkir (Puspa) Siliwangi di Jalan Siliwangi, Kuningan, layak direplikasi oleh daerah lain, termasuk Kota Cirebon, untuk menghadirkan lokasi strategis bagi PKL dalam menjajakan produk mereka.
Toto menegaskan, keberadaan PKL merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat. Karena itu, kebijakan penataan harus tetap memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha kecil.
“Konsep seperti di Kuningan ini bisa ditiru. Kuncinya tetap sama, pemerintah harus siapkan dulu lokasinya supaya PKL tidak merasa dikorbankan,” ujarnya.
Secara terpisah, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menjelaskan bahwa Puspa Siliwangi menjadi kawasan terpadu yang membantu PKL agar dapat berusaha dengan tertib dan nyaman.
Ia menyebut pemerintah telah menyalurkan dana stimulan bagi 367 PKL binaan di kawasan tersebut, dengan masing-masing pedagang menerima bantuan sebesar Rp300 ribu untuk periode Juli–September 2025.
“PKL adalah wajah ekonomi rakyat. Mereka harus diberi ruang untuk tumbuh tanpa mengabaikan ketertiban dan keindahan kota,” ujar Dian.
Bupati juga menyampaikan bahwa seluruh PKL di kawasan itu berkomitmen menjaga ketertiban serta mendukung kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah membantu promosi produk kuliner khas melalui katalog makanan dan minuman daerah agar daya saing meningkat.
“Ini bukti perhatian pemerintah terhadap PKL binaan. Kami berkoordinasi dengan tiga paguyuban untuk menjaga kebersihan, inovasi menu, dan penerapan transaksi non-tunai,” tuturnya. horaz
