BANDUNG, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah disahkan setelah melalui serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
“Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026 sudah kita sahkan. Kata ‘rancangan’ kini hilang, karena sudah menjadi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama,” ujar Iswara di Gedung DPRD Jabar, Jumat (31/10/2025).
Pada tahap awal, Pemprov Jabar mengajukan proyeksi APBD sebesar Rp31 triliun. Namun, karena adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun, total anggaran direvisi menjadi Rp28,4 triliun.
“Setelah pembahasan dengan komisi dan Badan Anggaran, volume anggaran naik menjadi Rp29,1 triliun. Alhamdulillah, ada penambahan yang disepakati bersama dalam KUA-PPAS 2026,” jelasnya.
Iswara menegaskan bahwa meski transfer pusat berkurang, program strategis Pemprov Jabar tetap berjalan normal.
“Pemprov dan DPRD sepakat, tidak banyak program yang dikurangi. Yang berkurang hanya belanja administrasi umum, perjalanan dinas, makan minum, ATK, dan belanja penunjang lainnya,” ujarnya.
Dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2026, Jawa Barat tetap mempertahankan sekitar 350 program dan 1.305 subkegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Ia menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tahun 2026 berbeda dengan efisiensi pada tahun 2025 yang dipicu oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kalau tahun 2025 efisiensi karena ada Inpres dan realokasi, tahun 2026 ini disebabkan oleh pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat,” jelas Iswara.
Efisiensi tahun 2025, lanjutnya, justru memberikan hasil positif karena berhasil merealokasikan Rp4,1 triliun untuk program yang lebih produktif.
“Dana efisiensi itu kita arahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, ruang kelas baru, puskesmas, dan rumah sakit,” ujarnya.
Menutup penjelasannya, Iswara menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat tahun 2026 tetap fokus pada peningkatan kualitas manusia.
“Ukuran keberhasilan pembangunan ada di indeksnya. Kalau bicara Human Development Index (HDI), maka prioritas tetap pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Itu yang paling besar anggarannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menambahkan bahwa sejumlah belanja daerah memang dikurangi untuk menyesuaikan penurunan transfer dari pusat.
“Belanja yang dikurangi meliputi perjalanan dinas, makan minum, listrik, air, pemeliharaan aset, dan alat tulis kantor. Kami juga menerapkan work from home bagi ASN untuk menekan pengeluaran,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena dana TKD berkurang sebesar Rp2,4 triliun, sehingga APBD 2026 yang semula diperkirakan Rp31 triliun hanya bisa dipastikan sebesar Rp29,1 triliun. horaz
