Bupati Bintan Ikuti Seminar Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa

oleh -34 Dilihat
oleh
BINTAN, HR – Pengelolaan dan perencanaan penggunaan keuangan desa yang tidak disiapkan secara matang, ditambah dengan pengetahuan yang minim dari perangkat desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, acapkali menjadi problematika tersendiri di setiap daerah. 
H Apri Sujadi S.Sos,
Prof Dr H Ermaya Suradinata SH MH MS,
Setioso dan Ronny Kartika.
Hal tersebut dikemukakan Bupati Bintan, H Apri Sujadi S.Sos saat bersama Gubernur IPDN, Prof Dr Ermaya Suradinata MH MS di Gedung Rektorat Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu pagi (13/9).
Kunjungan silaturahmi tersebut juga disejalankan dengan mengikuti Seminar Nasional Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa dengan nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).
“Tentunya kita berharap ada transfer knowledge (pengetahuan) dari narasumber dan Bapak Gubernur IPDN Prof Dr H Ermaya Suradinata SH MH MS, terutama soal problematika sistem keuangan daerah dan desa,”kata Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Bintan Setioso.
Terkait Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berlaku dan diterapkan di setiap daerah saat ini, Bupati mengingatkan, hendaknya mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sendiri saat ini telah menerapkan di setiap Desa untuk menampilkan data Keuangan Desa secara transparansi di masyarakat,”pungkas H Apri Sujadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ronny Kartika mengutarakan bahwa terkait aplikasi Siskeudes saat ini sangat membantu kemudahan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga, menurut Ronny, sedang merancang suatu sistem yang ikut membantu mempermudah pengelolaan keuangan desa berbasis e-Desa.
“Tantangan pembangunan nasional saat ini secara umum berbasis desa. Dalam perencanaan pembangunan desa dengan potensi ekonomi dari sektor pariwisata tentunya akan berbeda dengan desa dengan potensi ekonomi dari sektor pertanian. e-Desa yang dirancang nantinya berguna bagi memaksimalkan potensi di setiap desa,”paparnya. shl


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thumbnail

Dari Imlek Menuju Ramadhan: Refleksi Seorang Tionghoa Indonesia

Saya mengambil ponsel dan membuka YouTube untuk sekadar bersantai sebelum tidur. Namun, sebuah video di […] The post Dari Imlek Menuju...

Indonesian News
Thumbnail

Pembekuan Profesi Advokat, Perbaikan atau Ancaman?

JAKARTA, Indonesian News – Baru-baru ini ramai di jagat media sosial dan para praktisi hukum […] The post Pembekuan Profesi Advokat,...

Indonesian News
Thumbnail

Wow! di Kantah ATR/BPN Jakut Diduga Tak Ada Bukti Pengambilan Sertifikat Tanah

JAKARTA, IN – Di kantor pertanahan (kantah) ATR/BPN Jakarta Utara diduga tidak ada bukti pengambilan […] The post Wow! di Kantah...

Indonesian News
Thumbnail

PWI Tetap Satu, Kisruh Berawal dari Kasus Cash Back

JAKARTA – Polemik di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu anggapan keliru bahwa organisasi ini terpecah menjadi dua. Padahal, secara...

OK Jakarta
Thumbnail

LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP dan SDA Terkait Pengurangan Material

LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP dan SDA Terkait Pengurangan Material Artikel LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP...

OK Jakarta
Thumbnail

Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong Ancol Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

    JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dalam rangka memberikan...

OK Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.