TANGERANG, HR – Di Kabupaten Tangerang, dalam bidang pengawasan, kinerja aparat Inspektorat dinilai masih belum maksimal. Indikasi belum maksimalnya kinerja aparat Inspektorat tersebut terkait adanya sebanyak 42 unit mobil dinas desa yang diduga tidak memiliki surat surat-surat lengkap atau hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), padahal mobil tersebut sebelumnya dibeli secara tunai.
“Kenapa hal semacam ini bisa lolos dari pengawasan pihak Inspektorat,” ujar salah seorang warga yang mengaku telah mendengar kabar tersebut.
Jika temuan tersebut benar adanya, menurut warga yang namanya enggan disebutkan, kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang layak dipertanyakan dan meminta Bupati Ahmed Zaki Iskandar melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut.
Sebagaimana ramai diberitakan, ke-42 unit
mobil operasional desa di Kabupaten Tangerang tersebut dibeli dengan cara tunai melalui Dana Desa (DD).
Salah seorang Kepala Desa (Kades) yang minta namanya dirahasikan kepada wartawan mengatakan, dari 42 unit mobil operasional desa itu, salah satunya adalah mobil operasional yang ada di desanya.
Menurutnya, saat mobil operasional tersebut diserahkan Kades sebelumnya, hanya diberikan STNK tanpa BPKB. “Saat saya menjabat kepala desa, saya diserahkan mobil operasional desa, tanpa BPKB. Ternyata, bukan hanya di desa saya, di Kabupaten Tangerang totalnya 42 mobil operasional Desa yang tidak memiliki BPKB,” kata Kepala Desa yang baru menjabat tahun 2019 itu beberapa waktu lalu.
Dirinya sudah berupaya untuk menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut, baik kepada mantan kepala desa dan pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa. Namun hingga saat ini belum ada keterangan jelas. Bahkan, Pjs Kepala Desa tersebut tidak mengetahui mobil operasional itu beli dimana.
“Saya sudah tanya ke Pjs Kepala Desa, tapi dia tidak tahu cuman diserahkan mobil saja. Coba tanya ke David, barangkali dia tahu,” ujarnya. zn
