Sidak ke RSUD Natuna Dewan Soroti Kedatangan Dokter yang Molor

oleh -1.3K views
oleh
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Sofian beserta anggotanya Sidak ke RSUD Natuna

NATUNA, HR – Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Sofian beserta anggotanya Eri Marka dan Raja Marzuni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Natuna, Senin (17/9) pagi.

Sidak ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat ke DPRD Natuna melalui komisi I, yang mengeluhkan layanan RSUD Natuna.

Kepada awak media, Wan Sofian mengungkapkan Komisi I DPRD Natuna  yang membidangi pendidikan dan kesehatan menerima laporan masyarakat atau pasien, diantaranya adalah mengenai obat-obatan yang tidak lengkap di RSUD, sehingga pasien harus menebus obat di apotek. Selain itu, Wan Sofian dan kawan-kawan, juga menyoroti kedatangan dokter ke RSUD yang sering molor alias pakai jam karet.

“Bayangkan saja, terkadang pasien datang jam setengah delapan, mereka langsung melakukan pendaftaran, tapi karena dokternya belum datang, terkadang jam sepuluh baru mendapatkan layanan. Berarti mereka harus menunggu dua setengah jam.” ujar politikus PDI perjuangan ini.

Selain melakukan sidak, Komisi I DPRD juga menyempatkan diri menggelar pertemuan dengan pihak RSUD.

Kepada para anggota dewan tersebut, Kepala Bagian Umum RSUD Natuna, Harpen Suryadi menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) belum membayar klaim masyarakat yang berobat menggunakan Kartu Natuna Sehat (dulu Jamkesda) dan pembelian obat-obatan, kepada pihak RSUD Natuna, dari tahun 2017 lalu.

Bahkan kata Harpen, tunggakan pembayaran tersebut, mencapai Rp 11,8 milyar. Diantaranya tahun 2017 sebesar Rp 7,6 milyar, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 4,2 milyar.

“Sedangkan mengenai legalitas, kami masih menunggu IMB, kalau IMB nya belum keluar, kami tidak bisa melanjutkan izin selanjutnya. Saat ini kami sedang mengurus IMB, izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah medis. Beberapa hari lalu tim teknis dari Dinas Perkim dan Perizinan sudah turun, tinggal menunggu saja hasilnya,” ungkap Harpen.

Sementara mengenai kelangkaan obat-obatan, disampaikan Kepala Gudang Farmasi RSUD Natuna, Sulastri, bahwasannya banyak dokter baru yang  kurang memahami merk obat. Sehingga pasien disarankan untuk membeli obat diluar RSUD.

“Sebenarnya kita tidak kekurangan obat, mungkin saja dokter yang baru sudah terbiasa dengan merk obat lain yang tidak ada disini, akhirnya mereka suruh beli obat diluar. Padahal disini ada, tapi beda merk, fungsinya sama,” terang Sulastri kepada sejumlah wakil rakyat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, anggota komisi I, Raja Marzuni mengatakan, bahwa RSUD Natuna sudah sering diSidak. Namun dari waktu ke waktu, masalah yang dihadapi masih sama, yaitu menyangkut kekurangan anggaran. Sehingga sarana dan prasarana serta pelayanannya jadi terhambat.

Politisi PPP itu berharap, agar RSUD Natuna segera menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), supaya dapat mengelola anggaran sendiri untuk mengadakan fasilitas dan obat-obatan.

“Jadi kalau ada kekurangan obat atau fasilitas yang lain, pihak Rumah Sakit bisa langsung mengadakan sendiri, tanpa harus menunggu proses lelang, ini akan memakan waktu,” kata Raja Marzuni.

Dalam sidak nya, komisi I DPRD Natuna juga melakukan peninjauan ke ruangan-ruangan rawat inap pasien RSUD Natuna yang sedang dirawat.  @fian

Tinggalkan Balasan