Pj Gubernur Safrizal Jadi Narasumber Rakor Bersama Menteri PPN Bappenas RI

oleh -55 Dilihat
oleh
Pj Gubernur Safrizal Jadi Narasumber Rakor Bersama Menteri PPN Bappenas RI.

JAKARTA, HR – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Pj Gubernur Babel), Safrizal ZA berkesempatan menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI dengan Gubernur Seluruh Indonesia 2024, bertempat di Hotel The Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Selain Pj. Gubernur Babel, ada pula 6 Gubernur/Pj Gubernur yang hadir. Diantaranya Gubernur Maluku, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pj. Gubernur DKI Jakarta.

Rakorgub ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat keselarasan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025, dan memperkuat fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. Selain menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan, Rakorgub juga menjadi solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar yaitu kemiskinan, stunting, dan pelayanan serta infrastruktur dasar.

Dipaparkan Safrizal, hal yang diuraikannya terkait akar masalah dan solusi strategis dalam menangani isu layanan dasar pemukiman di Babel, terkhususnya kondisi prasarana sarana umum (PSU) Kampung Nelayan di dua wilayah yakni Desa Kurau Kabupaten Bangka Tengah dan Desa Lepar di Kabupaten Bangka Selatan.

“Urgensi terhadap rehabilitasi kawasan Kampung Nelayan dalam rangka meningkatkan layanan dasar permukiman di Babel. Terlebih banyaknya terbangun rumah ilegal dan rawan bencana di kawasan tersebut” ujar Safrizal.

Oleh sebabnya, pihaknya mengusulkan adanya PSU terintegrasi di kawasan kampung nalayan ini. Meliputi pemugaran serta permukiman kembali atau relokasi. Hanya saja disadari pihaknya, bahwa status lahan tersebut masih kewenangan pemerintah pusat seperti Kampung Nelayan di Desa Kurau, selain tentunya kebutuhan dukungan pembiayaan.

“Oleh karena itu, solusi untuk hal ini ada pembebasan lahan disiapkan oleh pusat atau daerah yang diberikan mandatory (Pemprov/Pemkab Bangka Tengah) untuk pembebasan lahan, paralel pula dengan dukungan anggarannya” ungkapnya.

Dia juga menerangkan, umumnya pertumbuhan serta perkembangan Kampung Nelayan belum didukung pemenuhan prasarana permukiman, sehingga mengarahkan pada lingkungan yang identik dengan kekumuhan.

“Nelayan cenderung menetap di lokasi yang mendekati kawasan sungai/pantai, yang secara tata ruang memang bukan kawasan pemukiman untuk mendukung aktivitas mata pencahariannya,” jelas Safrizal.

Untuk menuju PSU teritegritas plus, pihaknya menilai penanganan kumuh di Kawasan Kampung Nelayan tidak bisa dilakukan secara parsial tapi harus melalui perencanaan menyeluruh dan terintegrasi, termasuk pertimbangan terkait pengaturan sistem sungai yang mungkin tidak terdapat di kawasan kumuh perkotaan pada umumnya.

“Kebijakan Hulu-Hilir perlu diterapkan termasuk mempersiapkan kawasan yang layak huni dan mendukung aktivitas melaut, termasuk terobosan inovasi pembangunan waterfront park, sebagai elemen ungkit daya tarik wisata baru yang turut menggerakkan sektor ekonomi masyarakat,” pungkas Safrizal.agus priadi

Thumbnail

Dari Imlek Menuju Ramadhan: Refleksi Seorang Tionghoa Indonesia

Saya mengambil ponsel dan membuka YouTube untuk sekadar bersantai sebelum tidur. Namun, sebuah video di […] The post Dari Imlek Menuju...

Indonesian News
Thumbnail

Pembekuan Profesi Advokat, Perbaikan atau Ancaman?

JAKARTA, Indonesian News – Baru-baru ini ramai di jagat media sosial dan para praktisi hukum […] The post Pembekuan Profesi Advokat,...

Indonesian News
Thumbnail

Wow! di Kantah ATR/BPN Jakut Diduga Tak Ada Bukti Pengambilan Sertifikat Tanah

JAKARTA, IN – Di kantor pertanahan (kantah) ATR/BPN Jakarta Utara diduga tidak ada bukti pengambilan […] The post Wow! di Kantah...

Indonesian News
Thumbnail

PWI Tetap Satu, Kisruh Berawal dari Kasus Cash Back

JAKARTA – Polemik di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu anggapan keliru bahwa organisasi ini terpecah menjadi dua. Padahal, secara...

OK Jakarta
Thumbnail

LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP dan SDA Terkait Pengurangan Material

LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP dan SDA Terkait Pengurangan Material Artikel LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP...

OK Jakarta
Thumbnail

Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong Ancol Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

    JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dalam rangka memberikan...

OK Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.