PANGKALPINANG, HR — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi meluncurkan Gerakan Bangun Zona Integritas Babel (Gerbang ZI Babel) sekaligus mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.
Kegiatan yang dikoordinasikan Biro Organisasi Setda Babel tersebut berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/6/2026).
Acara ini dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama Asisten III Setda Babel, Kepala Biro Organisasi, kepala perangkat daerah, pejabat administrator, tim reformasi birokrasi, dan tim penilai internal.
Dalam sambutannya, Hidayat Arsani menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang. Pembangunan zona integritas harus kita maknai sebagai komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Gerbang ZI Babel menjadi inovasi daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan zona integritas di seluruh perangkat daerah. Program ini juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menciptakan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dan melayani masyarakat.
Gubernur Hidayat Arsani mengapresiasi Biro Organisasi Setda Babel yang menginisiasi Gerbang ZI Babel sebagai langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Pada tahap awal, sebanyak 12 perangkat daerah ditetapkan sebagai lokus pembangunan Zona Integritas berdasarkan hasil assessment dan rapor kinerja. Selain itu, satu perangkat daerah yang telah meraih predikat WBK akan didorong untuk mencapai predikat WBBM.
Menurut Hidayat Arsani, perangkat daerah yang ditunjuk tersebut diharapkan menjadi pelopor perubahan sekaligus contoh bagi perangkat daerah lainnya.
Ia menegaskan pembangunan zona integritas tidak boleh berhenti pada seremoni pencanangan semata. Setiap perangkat daerah harus menunjukkan komitmen melalui perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan Zona Integritas tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, maka sesungguhnya kita telah berhasil,” tegasnya.
Melalui Gerbang ZI Babel, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menargetkan seluruh perangkat daerah secara bertahap membangun Zona Integritas dan melahirkan unit kerja berpredikat WBK maupun WBBM.
Gubernur juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menjadi motor penggerak perubahan serta teladan integritas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat. agus priadi