DAIRI, HR – Tahun Anggaran 2021 usai sudah, tahun yang penuh dengan kecemasan akibat dampak penyebaran Covid 19 yang menjadi masalah Bangsa Indonesia bahkan Global.
Pandemi Covid 19 sudah mempengaruhi pengalokasian Anggaran karena dana yang sudah dianggarkan sebelumnya harus mengalami perubahan atau refocusing.
Pemerintah dalam situasi seperti ini seharusnya dalam perencanaan pengalokasian anggaran diharapkan lebih memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum, namun Pemerintahan Kabupaten Dairi tidak seperti harapan masyarakat ataupun pegiat control sosial.
Fakta, kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sangat penting dan sangat mendesak diabaikan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Hal ini jelas jelas terlihat dalam kebijakan perencanaan dan pengalokasian APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
Hasil pengamatan HR, alokasi anggaran Pemerintahan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 lebih memprioritaskan pembangunan Fasilitas Instansi tertentu dan Oknum Pejabat tertentu, belum berpihak kepentingan masyarakat banyak.
Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Dairi misalnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Dairi TA 2020 sebesar hampir Rp 200 Jt, sementara itu di dalam Kota Sidikalang sendiri masih banyak jalan umum yang butuh perbaikan. Salah satunya Jalan Empat Enam selain jalan pemukiman juga salah satu akses menuju RSUD Sidikalang, perempatan Jalan Sitellu Nempu Sidikalang.
Pembangunan halaman Parkir Kantor KPUD Dairi juga masih menjadi tanda tanya bagi HR, kenapa itu yang harus di kerjakan ?! Karena halaman Parkir KPUD Dairi tersebut belumlah hal yang sangat mendesak sebagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Dairi saat ini.
Demikian juga pengaspalan menuju SMP Negeri 2 Siempat Nempu Hulu dengan lebar 5 Meter dan berikut sebahagian halaman Sekolah tersebut ikut dikerjakan dengan pengaspalan dana dari APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020. Padahal jalan menuju sekolah tersebut yang sebelumnya sudah dikerjakan dengan rabat beton dari APBD TA 2018.
Sementara itu jalan dari Desa Sungai Raya menuju Desa Tambahan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari hari sudah rusak parah, berlobang lobang, jika hujan turun, badan jalan seperti kolam kolam kecil.
Pengadaan Plasma Destination Station (PDS) sebanyak 70 buah dengan di dana milliaran rupah juga dinilai hanya menghambur hamburkan uang, karena fasiltas tersebut terlihat hanya pajangan karena pengamatan HR dibeberapa Kantor dilingkungan Pemkab Dairi tidak ada yang menggunakan bahkan tidak on (aktif) dan sebahagian kondisi box tersebut sudah mulai rusak.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Dairi mengharapkan ada Perubahan dari Pemerintahan sebelumnya, tapi tampaknya masyarakat harus lebih bersabar menunggu pemimpin yang memahami persoalan dan masalah pelayanan dan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pertanian juga bantuan bantuan sosial agar tepat sasaran.
Keperpihakan Pemerintah Kabupaten Dairi terhadap masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid 19 juga terlihat masih hanya slogan dengan transparansi anggaran, karena pembuatan masker yang di danai dari APBD sampai saat berita ini diturunkan masker yang dimaksud tidak tau dimana keberadaannya.
Tranparansi dana dana, sumber bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19 dan pencegahannya ke Pemerintah Kabupaten Dairi tertutup, seperti bantuan dari perorangan ataupun koorperasi. Sabar….sabar….dan tunggu..akan….itulah yang selalu didengar masyarakat. delon sinaga
