SINGAPURA, HR – Dalam sebuah forum pertahanan regional yang penuh tensi, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dengan tegas menolak klaim Beijing yang menuduh negaranya terlibat dalam “militerisme baru”. Sebaliknya, Koizumi melancarkan kritik tajam terhadap China, menyoroti ekspansi militer besar-besaran dan kurangnya transparansi dari kekuatan tetangganya tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada hari terakhir pertemuan puncak pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura, menjadi salah satu tanggapan paling lugas dari Tokyo terhadap kritik berulang China mengenai pembangunan militer Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Hubungan antara kedua negara Asia ini telah lama dibayangi oleh ketegangan historis yang berakar dari invasi Jepang ke China selama Perang Dunia II. Trauma masa lalu ini sering kali menjadi landasan bagi tuduhan China, terutama ketika Jepang menunjukkan tanda-tanda penguatan kemampuan militernya. Namun, bagi Koizumi, tudingan “militerisme baru” tidak berdasar.
“Ada sebuah negara yang memiliki gudang besar senjata nuklir dan pembom strategis,” ujar Koizumi, dalam sebuah sindiran jelas terhadap China. “Jepang tidak memiliki senjata-senjata ini. Namun Jepang dicap [dengan] ‘militerisme baru’. Bukankah itu aneh?”
Ia berargumen bahwa sebenarnya China dengan “gudang senjata besarnya” lah yang menjadi “kekhawatiran serius” bagi komunitas internasional. Pernyataan Koizumi ini datang sebagai respons langsung setelah seminggu sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, Jiang Bin, mengeluarkan peringatan serius. Jiang Bin mengatakan bahwa “badak abu-abu Jepang yang termiliterisasi kembali bergerak cepat” dan menyerukan komunitas internasional untuk “bekerja sama untuk membendung neo-militerisme Jepang.”
Peningkatan Anggaran Pertahanan Jepang: Kebutuhan atau Ancaman?
Kritik China ini muncul di tengah tren peningkatan anggaran pertahanan Jepang secara berkelanjutan. Selama 12 tahun berturut-turut, Jepang telah memecahkan rekor pengeluaran militernya. Anggaran terbaru, yang disetujui pada bulan Desember oleh kabinetnya, mencapai lebih dari 9 triliun yen (sekitar $57 miliar atau Rp 925 triliun). Angka ini menunjukkan Jepang semakin mendekati target untuk mengalokasikan 2% dari PDB-nya untuk pengeluaran militer, sebuah standar yang sering dicapai oleh negara-negara anggota NATO.
Pemerintah Jepang telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak mencari perang. Sebaliknya, peningkatan anggaran ini semata-mata bertujuan untuk memperkuat pertahanan diri. Dalam pidatonya pada hari Minggu di Shangri-La Dialogue, Koizumi menyatakan bahwa “hanya wajar” jika setiap negara, termasuk Jepang, memperbarui pertahanannya untuk menghadapi tantangan baru dan berkontribusi pada perdamaian di kawasan.
Koizumi juga berusaha meyakinkan para pejabat dari negara-negara Asia yang hadir, termasuk beberapa di antaranya yang pernah diinvasi oleh Jepang dalam Perang Dunia II, dengan menjanjikan bahwa Jepang akan bertindak “dengan tingkat transparansi yang tinggi” dan terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan negara-negara lain. “Untuk apa kami mengembangkan kemampuan ini? Dan berdasarkan pemikiran apa? Jepang akan bergerak maju sambil memberikan penjelasan yang jelas kepada komunitas internasional,” katanya. Pesan ini penting untuk meredakan kekhawatiran historis yang masih membayangi hubungan Jepang dengan banyak negara di Asia.
Isu Permintaan Maaf Perang Dunia II dan Sifat Transparansi China
Setelah pidatonya, seorang perwakilan militer China mengajukan pertanyaan apakah Jepang akan meminta maaf kepada China, Korea Selatan, dan korban-korban di Asia Tenggara atas kekejaman selama Perang Dunia II. Shinjiro Koizumi memilih untuk tidak menjawab pertanyaan spesifik tersebut, sebaliknya mengarahkan kritiknya kembali ke China.
“China terus meningkatkan pengeluaran pertahanannya pada tingkat tinggi dan dengan cepat memperluas kemampuan militernya di berbagai bidang tanpa transparansi yang memadai,” kata Koizumi. Ia menambahkan bahwa “pendekatan eksternal dan aktivitas militer China adalah masalah keprihatinan serius bagi Jepang dan komunitas internasional.” Meskipun demikian, ia menekankan bahwa “pintu Jepang selalu terbuka” untuk komunikasi dengan China, sebuah tawaran yang menunjukkan keinginan untuk menjaga jalur dialog tetap terbuka meskipun ada perbedaan pandangan yang tajam.
Isu permintaan maaf Jepang atas kekejaman masa perang telah lama menjadi poin sensitif dalam hubungan kedua negara. Di masa lalu, China sering mengkritik beberapa permintaan maaf yang dianggap tidak memadai atau tidak tulus. Ayah Koizumi, Junichiro Koizumi, pernah mengeluarkan beberapa permintaan maaf ketika menjabat sebagai perdana menteri, sebuah langkah yang saat itu diharapkan dapat memperbaiki hubungan. Namun, kunjungan ke Kuil Yasukuni oleh beberapa pemimpin Jepang yang menghormati pahlawan perang, termasuk mereka yang dihukum sebagai penjahat perang, sering kali memicu kemarahan di China dan Korea Selatan, dianggap sebagai simbol penolakan untuk sepenuhnya mengakui kesalahan masa lalu.
Ambisi Pertahanan di Bawah PM Takaichi dan Perdebatan Pasal 9
Sejak mengambil alih kekuasaan pada Oktober 2025 (mengacu pada kronologi yang disajikan dalam sumber), Perdana Menteri Takaichi telah mengambil langkah-langkah besar untuk meningkatkan pertahanan Jepang. Dengan anggaran militer yang meningkat, Jepang berencana untuk berinvestasi dalam rudal darat-ke-kapal baru dan drone tak berawak yang akan digunakan di darat dan bawah air. Langkah ini menunjukkan pergeseran dari fokus pertahanan pasif menjadi kemampuan yang lebih proaktif dan pencegahan.
Jepang juga baru-baru ini melonggarkan aturan yang akan memungkinkannya menjual senjata mematikan ke negara-negara lain. Ini adalah langkah signifikan yang tidak hanya akan membantu membangun basis industri pertahanan domestiknya tetapi juga memperkuat aliansi keamanan dengan negara-negara mitra, memungkinkan transfer teknologi dan interoperabilitas yang lebih besar. Selain itu, pemerintah berencana merevisi dokumen keamanan utama pada akhir tahun ini, yang kemungkinan akan mencerminkan pandangan strategis yang lebih tegas dan adaptif terhadap lanskap ancaman regional.
Salah satu inisiatif paling kontroversial yang didorong oleh Perdana Menteri Takaichi adalah revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang. Pasal ini, yang dikenal sebagai klausul pasifis, secara fundamental menolak perang sebagai alat kebijakan nasional dan membatasi kekuatan militer Jepang untuk tujuan pertahanan diri. Pasal 9 adalah inti dari identitas pascaperang Jepang dan telah menjadi simbol komitmen negara terhadap perdamaian global.
Revisi Pasal 9 akan memungkinkan Jepang untuk memiliki pasukan militer yang lebih konvensional dan terlibat dalam operasi keamanan kolektif yang lebih luas. Namun, langkah ini sangat memecah belah opini publik di Jepang. Beberapa mendukung peningkatan pertahanan sebagai respons terhadap potensi ancaman dari kekuatan regional seperti China dan Korea Utara, sementara yang lain khawatir bahwa ini bisa meningkatkan kemungkinan konfrontasi dan menyeret Jepang ke dalam konflik internasional.
Ketegangan dengan China telah meningkat, memuncak pada bulan November ketika Beijing menyatakan keberatan keras terhadap saran Takaichi bahwa Jepang dapat merespons dengan pasukan pertahanan dirinya sendiri jika China menyerang Taiwan. Komentar semacam itu dipertimbangkan sangat sensitif mengingat status Taiwan sebagai wilayah yang diklaim China dan kekhawatiran akan stabilitas Selat Taiwan.
Pembelahan Domestik dan Gelombang Protes Anti-Perang
Langkah-langkah Takaichi telah menciptakan perdebatan sengit tentang apakah Jepang bergerak menjauh dari pasifisme pascaperang, yang merupakan bagian inti dari identitas nasional. Bagi banyak warga Jepang, komitmen terhadap perdamaian dan penolakan perang setelah trauma Perang Dunia II adalah nilai yang tak tergoyahkan.
Dalam beberapa bulan terakhir, protes anti-perang telah diadakan di seluruh negeri. Beberapa di antaranya bahkan membesar menjadi demonstrasi terbesar di Jepang dalam beberapa dekade. Para pengunjuk rasa khawatir bahwa perubahan konstitusi dan peningkatan pengeluaran militer akan menarik Jepang kembali ke jalur militerisme yang membawa kehancuran di masa lalu. Mereka menyuarakan keprihatinan bahwa generasi muda mungkin terpaksa berpartisipasi dalam konflik di masa depan, mengorbankan perdamaian yang telah dinikmati negara selama puluhan tahun.
Dalam konteks ketegangan regional yang memanas dan persaingan geopolitik yang semakin intens, Jepang berada di persimpangan jalan. Upaya untuk memperkuat pertahanan diri dianggap perlu oleh pemerintah untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah lingkungan keamanan yang tidak pasti. Namun, langkah-langkah ini harus diimbangi dengan kepekaan historis dan aspirasi pasifis domestik, serta diplomasi yang hati-hati untuk menghindari eskalasi konflik dengan tetangga yang kuat seperti China. Konflik kata-kata di Shangri-La Dialogue ini hanyalah puncak gunung es dari dinamika kompleks yang membentuk masa depan keamanan di Asia.
