TANGERANG, HR – Pemerintah Kabupaten Tangerang diminta transparan perihal penunjukan langsung tim seleksi pilkades dari Institute For Community Development.
“Kami meminta transfarasi kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang perihal penunjukan langsung kepada ICD,” kepada wartawan, Kamis 10/10/2019.
Sumber anggaran pelaksana tes ini berasal dari APBD tahun 2019 yang dititipkan kepada panitia pilkades dengan sistem auto debit yang dipotong langsung oleh bendahara keuangan.
Menurutnya sesuai aturan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, seharusnya pemdes melakukan perencanaan dengan matang, terkait badan hukum lembaga tersebut, izinnya dan kantornya. Apalagi lembaga tersebut mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Tangerang.
“Ini main asal tunjuk langsung aja, tidak membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga lain yang serupa, ini mengelola uang negara bukan uang pribadi,” tuturnya.
Selain menanyakan penunjukan langsung, Heri juga mempertanyakan kinerja tim penilai dari ICD. Sebab kata dia, pada proses pengetesan, banyak kejanggalan diantaranya peserta diperbolehkan untuk mencontek, bahkan seluruh panitia pilkades rela bergadang karena menunggu hasil tes yang dibagikan secara langsung melalui surat kepada panitia.
“Anggaran perpanitia nilainya 2.5 juta dikali 153 desa, jumlahnya sekitar 380 juta lebih, kami juga meragukan hasil tes tertulisnya karena dengan jumlah personil ICD yg jumlahnya tidak bisa mengecek 600 peserta tes,” ujarnya.
Sebagai warga wajar untuk mempertanyakan anggaran 22 miliar yang diperuntukan bagi pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang. linda
