JAKARTA, HR – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi A Fraksi PSI, Kevin Wu, menegaskan bahwa kasus pengemudi mobil mewah yang diduga menerobos lampu merah dan berselisih dengan seorang petugas keamanan di kawasan Bundaran HI tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada petugas yang menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.
“Persoalan utamanya bukan soal mobil mewah atau viralnya sebuah video. Persoalannya adalah apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, atau justru kalah oleh rasa merasa lebih berkuasa,” ujar Kevin Wu.
Ia menilai tindakan petugas keamanan yang berupaya menegur dugaan pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan publik. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap petugas yang bekerja sesuai prosedur dan dengan itikad baik.
“Kalau petugas yang bertindak sesuai aturan justru mendapat intimidasi atau tekanan, lama-kelamaan tidak ada lagi yang berani menegakkan ketertiban. Ini berbahaya bagi kehidupan kota,” katanya.
Kevin mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang tetap memproses dugaan pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap proses hukum berjalan secara profesional, transparan, objektif, serta tidak dipengaruhi oleh status sosial, jabatan, maupun jenis kendaraan yang digunakan.
Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berdampak pada keselamatan masyarakat.
“Hukum tidak boleh berhenti karena sebuah perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pelanggaran terhadap keselamatan publik tetap merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi urusan pemerintahan, Kevin juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan terhadap hukum di ruang publik.
“Jakarta sedang menuju kota global. Kota global bukan hanya diukur dari gedung pencakar langit atau transportasi modern, tetapi juga dari budaya taat hukum, saling menghormati, dan keberanian melindungi petugas yang bekerja demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Kevin turut mendorong adanya evaluasi terhadap sistem perlindungan bagi seluruh petugas lapangan, mulai dari satpam, petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, PPSU, hingga petugas pelayanan publik lainnya. Menurutnya, mereka harus memperoleh kepastian perlindungan hukum dan rasa aman saat menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Selain itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memperkuat kampanye budaya tertib berlalu lintas serta penghormatan kepada petugas sebagai bagian dari pembentukan karakter masyarakat perkotaan.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa pelanggaran bisa ditoleransi ketika dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, kendaraan mewah, atau pengaruh. Pesan seperti itu sangat berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap hukum,” tambah Kevin.
Ia menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, di mana seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa.
“Jakarta membutuhkan ketegasan, bukan ketakutan. Negara harus berdiri bersama masyarakat yang taat aturan dan bersama petugas yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Kevin mengajak Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh petugas di lapangan diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, bukan sekadar pernyataan.
“Saya mengajak Gubernur DKI untuk tidak berhenti pada pernyataan simpati. Pemprov perlu memastikan seluruh petugas di lapangan, baik satpam, Dishub, Satpol PP maupun petugas pelayanan publik lainnya, memiliki rasa aman ketika menjalankan tugasnya. Keberpihakan pemerintah harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tutup Kevin. •didit
