BANDUNG, HR — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Desakan tersebut muncul setelah berbagai persoalan mewarnai proses penerimaan peserta didik, mulai dari gangguan sistem hingga polemik jalur penerimaan yang memicu keresahan masyarakat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyampaikan hal itu dalam press release yang diterbitkan Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ineu, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain gangguan pada sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, polemik jalur zonasi, minimnya sosialisasi, hingga pelaksanaan Program Sekolah Maung.
Ia menilai evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan menjelang pelaksanaan SPMB Tahap II agar proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menyampaikan sembilan poin yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Poin tersebut meliputi evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan SPMB beserta kesiapan anggarannya, peningkatan sosialisasi mekanisme penerimaan siswa, kejelasan Program Sekolah Maung, hingga penyelesaian berbagai kendala teknis pada sistem pendaftaran.
Fraksi PDIP juga menyoroti polemik jalur zonasi, penambahan daya tampung sekolah negeri, pelaksanaan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), mekanisme pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu, serta dasar hukum kerja sama pemerintah dengan sekolah swasta.
Selain itu, fraksi meminta kejelasan mengenai penyediaan beasiswa, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta pelaksanaan pendidikan gratis melalui kerja sama yang memiliki dasar hukum yang kuat.
Ineu menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan seluruh kebijakan pendidikan dijalankan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 beserta setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi,” tegasnya. horaz
