PANGKALPINANG, HR — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (30/6/2026).
Dalam rapat itu, Hidayat Arsani menyampaikan bahwa realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan dengan baik. Menurutnya, target pendapatan daerah berhasil dicapai dengan optimal, sementara belanja daerah tetap difokuskan pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah program yang perlu ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki,” tegas Hidayat Arsani.
Hidayat Arsani menilai rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif dan menjadi masukan penting dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan daerah.
Ia memastikan seluruh catatan dan saran dari DPRD akan ditindaklanjuti secara cermat, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Di akhir sambutannya, Hidayat Arsani menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya. agus priadi
