PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bangka Belitung.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Didit meminta Pertamina segera melaporkan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat dan mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan BBM di Bangka Belitung.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” ujar Didit, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir telah memicu keresahan masyarakat. Selain menyebabkan antrean kendaraan mengular di SPBU, kondisi tersebut juga memunculkan praktik penjualan BBM eceran dengan harga yang jauh di atas harga normal.
Didit mengungkapkan harga BBM eceran di sejumlah tempat bahkan mencapai sekitar Rp20 ribu per liter, sehingga semakin membebani masyarakat yang bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sebagai bentuk keseriusan, Didit mengaku telah melakukan panggilan video dengan General Manager Pertamina. Dalam komunikasi itu, ia memperlihatkan langsung kondisi antrean kendaraan di SPBU sekaligus menyampaikan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” katanya.
Didit menilai dampak kelangkaan BBM kini telah dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Ia bahkan menyaksikan dua sepeda motor mogok akibat kehabisan bahan bakar sehingga pemiliknya harus berjalan kaki mengantar anak ke sekolah.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” ujarnya.
Selain meminta pemulihan pasokan, DPRD Babel juga mendorong Pertamina mengevaluasi sistem pelayanan di SPBU. Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan kendaraan yang membeli BBM menggunakan jeriken agar distribusi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
Didit juga mengingatkan pentingnya pembenahan distribusi BBM subsidi, khususnya bagi nelayan. Menurutnya, penyaluran BBM subsidi di sektor perikanan harus benar-benar tepat sasaran sehingga dapat mendukung aktivitas nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegasnya. agus priadi
