SUKABUMI, HR — Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) saat menjalankan work from home (WFH) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dinas April 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026). Rapat dipandu Sekretaris Daerah Ade Suryaman dan dihadiri Wakil Bupati Andreas, para kepala perangkat daerah, camat, serta jajaran lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati bersama Wakil Bupati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kontribusi dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Pemerintah daerah juga menyerahkan sertifikat akreditasi laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik.
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, seperti Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.
Asep Japar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak boleh menurunkan kedisiplinan ASN. Ia meminta seluruh pegawai tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya.
Selain itu, Bupati mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Ia menilai potensi pajak masih besar dan perlu digali secara optimal.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan dengan langkah konkret di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini tengah menyiapkan program operasi gabungan pajak kendaraan sekaligus layanan pembayaran pajak di berbagai wilayah.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita harus jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kerja sama.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci pembangunan,” katanya.
Ia juga mengingatkan para camat untuk mengawal program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih, agar berjalan optimal di daerah.
Selain itu, sektor UMKM didorong untuk terlibat dalam rantai pasok program pemerintah, termasuk mendukung kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi.
Di bidang pelayanan dasar, pemerintah daerah fokus pada penanganan stunting. Seluruh perangkat daerah dan camat diminta mendukung target penurunan stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan. ida
