Bimtek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab Takalar

oleh -67 Dilihat
oleh
TAKALAR, HR – Peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional sangat besar dalam mendukung upaya pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi yang secara nyata merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, diaktualisasikan dengan cara menyediakan akses informasi hukum yang efektif melalui pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu, terintegrasi, lengkap dan akurat. Demikian diungkapkan Bupati Takalar DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE.,Ak.M.Si dalam membuka Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Takalar di Gedung PKK Kab Takalar, Selasa (7/3).
Bimtek berlangsung selama 2 hari mulai 7-8 Maret 2017 dengan jumlah peserta + 40 orang terdiri dari perwakilan para Kepala SKPD lingkup Kab. Takalar, para Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Takalar serta para Camat di Kab. Takalar.
Lanjut dikatakan, Indonesia adalah negara hukum dimana hukum berlaku kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Penyebaran informasi hukum kepada masyarakat adalah kewajiban dari penyelenggara negara. Dalam hal ini jaringan dokumentasi dan informasi hukum kab. Takalar merupakan salah satu pilar penunjang pembangunan hukum dan sarana layanan informasi hukum kepada publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah.
Dijelaskan pula bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) memberikan kepastian dan kemanfaatan JDIHN dan meletakkan landasan yang kuat dalam penyelenggara ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab. Ditambahkan pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat merupakan prinsip dasar kualitas informasi hukum yang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi baik oleh pusat maupun anggota JDIHN terkait dengan tuntutan reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Beliau berharap agar para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara dapat terus menjalin koordinasi dengan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kab. Takalar dan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang senantiasa muncul seiring dengan dinamika masyarakat saat ini. Dan dengan Bimtek ini akan semakin meperjelas arah kinerja kita dan semakin meningkatkan profesionalitas sehingga memberi jaminan akan hasil kerja yang lebih baik, lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. abd kadir


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thumbnail

Dari Imlek Menuju Ramadhan: Refleksi Seorang Tionghoa Indonesia

Saya mengambil ponsel dan membuka YouTube untuk sekadar bersantai sebelum tidur. Namun, sebuah video di […] The post Dari Imlek Menuju...

Indonesian News
Thumbnail

Pembekuan Profesi Advokat, Perbaikan atau Ancaman?

JAKARTA, Indonesian News – Baru-baru ini ramai di jagat media sosial dan para praktisi hukum […] The post Pembekuan Profesi Advokat,...

Indonesian News
Thumbnail

Wow! di Kantah ATR/BPN Jakut Diduga Tak Ada Bukti Pengambilan Sertifikat Tanah

JAKARTA, IN – Di kantor pertanahan (kantah) ATR/BPN Jakarta Utara diduga tidak ada bukti pengambilan […] The post Wow! di Kantah...

Indonesian News
Thumbnail

PWI Tetap Satu, Kisruh Berawal dari Kasus Cash Back

JAKARTA – Polemik di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu anggapan keliru bahwa organisasi ini terpecah menjadi dua. Padahal, secara...

OK Jakarta
Thumbnail

LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP dan SDA Terkait Pengurangan Material

LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP dan SDA Terkait Pengurangan Material Artikel LSM GMBI Kawal Kasus Dugaan Sudin PRKP...

OK Jakarta
Thumbnail

Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong Ancol Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

    JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dalam rangka memberikan...

OK Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.