BANDUNG, HR – Pengajuan anggaran perekonomian untuk APBD TA 2016 yang menjadi bidang garapan Komisi II DPRD Jawa Barat untuk plafon penetapan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2016 ada tendensi mengalami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya. Demikian Dikatakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Ir. Ridho Budiman Utama kepada HR di ruang kerjanya usai rapat kerja dengan Dinas Pertanian Jabar di Bandung, Kamis (8/10).
“Rata-rata di lingkup pertanian ini turun, kita akan pertanyakan apakah itu dampak dari diberlakukannya UU 23 tahun 2014 tentang bantuan ini juga akan kita akan tindak lanjuti,” kata Ridho.
Diungkapkannya di badan ketahanan pangan dari ajuan 500 kelompok penerima bantuan tahun lalu diturunkan jadi 200 KLPK, berarti, kan hilang 300 KLP. Padahal sasarannya adalah kelompok masyarakat rawan pangan. “Itu jadi perhatian kita serta akan kita perjuangkan di komisi agar dikembalikan lagi ke anggaran semula,” janjinya.
Alasan mereka sendiri masih khawatir dengan adanya UU 23 tahun 2014. Tetapi sekalipun begitu yang 200 juga harus disiasati agar bantuan bisa sampai juga ke mereka. “Tapi kita juga akan dorong untuk dikembalikan ke 500 karena sesungguhnya di ketahanan pangan, desa yang rawan pangan itu ada 813 desa di Jawa Barat yang tersebar di sekitar 18 kabupaten termasuk di kabupasten Bandung juga cukup banyak.
Ini akan kita perjuangan di Badan Anggaran, ini realitas di lapangan ada masyarakat ada desa yang rawan pangan. yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Dikatakan, terkait hal tersebut lebih baik dianggarkan dulu dari pada tidak ada. “Kalau sudah kita anggarkan sambil berjuang nanti ke Kemendagri agar klausul itu bisa dirubah, dari pada kita tidak menganggarkan ketika klausul sudah memungkinkan tetapi anggarannya gak ada repot juga kita,” jelasnya.
Sementara ajuan anggaran yang terbesar di komisi II tahun kemarin itu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan sampai Rp90 miliar, tetapi ternyata sekarang juga turun ke Rp67 miliar angkanya hampir Rp20 miliar dibandingkan kemarin,” ungkap salah satu dari 27 kandidat pimpinan wilyah PKS Jabar ini. ■ horaz
