 |
| Ineu Ketua Dewan Jabar |
BANDUNG, HR – Meskipun belum memiliki kode etik secara spesifik DPRD Jabar sering menjadi tujuan objek studi dari beberapa DPRD tingkat provinsi dari luar daerah untuk mempelajarinya, padahal selama ini DPRD Jabar baru memiliki tata tertib yang mengatur tata kerja dan keanggotaan DPRD.
Baru pada DPRD periode 2014-2019 inilah, saat telah lewati umur satu tahun setelah dilantik menjadi anggota legislatif, DPRD Jabar berencana untuk mulai menggarap kode etik dan tata beracara angggota DPRD Jawa Barat. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, M.Si kepada HR di ruang kerjanya.
Dikatakan Ketua DPRD perempuan pertama di tingkat Provinsi Jabar ini, dirinya bersyukur BK atau Badan Kehormatan sudah menyiapkan kode etik tata beracara. Kali ini tahap kajian BK sudah, dan saat ini sedang di fraksi-fraksi untuk kemudian pimpinan dewan akan melakukan rapat pimpinan.
“Kami akan mendengarkan usulan fraksi-fraksi karena yang ada selama ini baru tata tertib yang diawasi oleh BK, tetapi kode etik beracara ini, mungkin berkaitan lebih mendalam lagi untuk meningkatkan kinerja DPRD, kedisiplinan DPRD, kemudian juga untuk melengkapi tata tertib.
Tahapannya, pembahasan kode etik beracara saat ini sedang di tingkat fraksi. “Kami berharap segera untuk memberikan laporan masukan buat pimpinan sehingga bias dimasukkan di properda,” katanya. ■ horaz
