BALI, HR – Tuntasnya pembahasan anggaran tahun 2018 di Kabupaten Badung, secara pasti program desa akan segera terlaksana. Hal ini di ungkapkan oleh Perbekel Desa Mengwitani. I Putu Sumardita, beberapa waktu lalu di kantornya.
Dengan cairnya Dana Desa (ADD) tahun 2018, yang secara serentak di seluruh Kabupaten Badung. Pemerintah desa akan segera menjalankan program desa, yang sudah di bahas dan di ajukan ke Pemerintah daerah.
Desapun akan memulai menjalankan program tadi melalui perangkat Desa. Program jangka panjang yang bermamfaat bagi masyarakat. Seperti di katakan oleh I Putu Sumerdita.
“Pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan menjadi skala prioritas kami.anggaran yang kami programkan dan sudah kami setujui dengan pihak LPM dan BPD, memang kami naikan anggarannya, dengan maksud agar bisa di rasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan juga oleh Sumardita. Di tahun 2017 lalu. Program-program yang sudah berjalan akan terus di lanjutkan. Agar masyarakat merasakan dampak dari ADD tersebut. Terutama di pembangunan sarana dan prasarana, yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Kita tetap fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik untuk menunjang prasarana yang ada didesa. Baik itu fasilitas umum maupun untuk kepentingan para petani,” rincinya.
Ditambahkan juga oleh pria berkumis ini, hingga saat ini, pihak desa yang didukung sepenuhnya oleh lembaga desa, yaitu LPM dan BPD. Semua mekanisme pengerjaan atau proses pengelolaan dana desa, tetap mengacu pada aturan yanv sudah ada.
“Aturan atau petunjuk teknis (juknis) pada semua kegiatan didesa, kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik itu Kajari maupun aparat. Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” terang Sumardita.
Pengelolaan anggaran di Kabupaten Badung, terutama di masing-masing desa memang cukup besar. Jika dibanding dengan daerah lainnya. Untuk desa Mengwitani, ditahun 2018 ini. Desa yang di membawahi pasar hewan terbesar di Bali ini, mengelola anggaran memcapai Rp. 15 miliyar lebih. Dana terebut bersumber dari Desa, Kabupaten dan Pusat.
“Juknis maupun petunjuk kegiatan didesa tetap mengacu pada aturan yang sudah kami tentukan, dan transfaransi pengelolaan anggaran harus kami publikasikan, dan itu agar di ketahui oleh masyarakat kami,” terang Sumardita.
Untuk tahun 2018. Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa, sudah di patok sebesar Rp 3.439.263.155. Sedangkan untuk bidang pembangunan desa. Nilainya lebih besar, yaitu Rp 5.272.810.488. Tentunya dengan dana tersebut, desa Mengwitani akan terus berkembang. Baik masyarakat maupun infrastrukturnya.
Tak itu saja, agar desa mampu bersaing di dunia usaha. Desapun sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Harapannya dengan adanya BUMDES tersebut. Warga desa akan lebih makmur dan sejahtera.
“Harapan kami, dengan berdirinya BUMDes tersebut, warga akan merasakan dampaknya.ini kan perusahaan desa, yang mana hasilnyapun akan di rasakan oleh warga desa juga, kami ingin manjadi desa mendiri, terutama di dalam mengentaskan kemiskinan,” harap Sumardita.
Dari data program desa, untuk mengembangkan BUMDes Tahun 2018 ini, pihak desa akan mengelontorkan Rp 1,4 miliar. Dan diharapkan dana tesebut akan bisa berkembang. Apalagi warga desa juga sudah menyadari dan akan menikmati hasil dari BUMDes tersebut.
“Kami harapkan tahun tahun berikutnya, BUMDes akan berkembang dan maju pesat,” tuntasnya. ans
