Aktivis Takalar Kritik KPK soal Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Rp3,6 Triliun

TAKALAR, HR — Aktivis Takalar mengkritik lambannya penanganan dugaan penyimpangan proyek digitalisasi SPBU berupa pengadaan Electronic Data Capture (EDC) senilai Rp3,6 triliun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uddin, aktivis Takalar, menyoroti belum adanya perkembangan signifikan setelah pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT PINS Indonesia periode 2017–2019 yang kini menjabat sebagai Bupati Takalar. Ia menyebut pemeriksaan sudah berlangsung sekitar lima bulan lalu, namun publik belum menerima kejelasan lanjutan terkait status hukum maupun progres penyelidikan.

“Kami melihat ada kejanggalan serius. Sudah lima bulan sejak pemeriksaan dilakukan, tetapi publik belum mendapatkan informasi transparan mengenai perkembangan kasus ini. KPK jangan terkesan tebang pilih atau kehilangan taji ketika berhadapan dengan pejabat aktif,” tegas Uddin.

Menurutnya, proyek digitalisasi SPBU dengan nilai triliunan rupiah sangat strategis dan rawan penyimpangan sehingga penegak hukum perlu memprioritaskan penanganannya. Ia menilai keterlambatan penanganan perkara berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen KPK dalam memberantas korupsi.

“KPK harus ingat, hukum tidak boleh kalah oleh jabatan dan kekuasaan. Status sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi tameng untuk memperlambat proses hukum,” lanjutnya.

Uddin juga mendesak KPK segera menyampaikan perkembangan resmi kepada publik, termasuk membuka kemungkinan penetapan tersangka jika penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup.

“Jika bukti sudah ada, jangan ragu menetapkan tersangka. Jika belum, jelaskan ke publik apa kendalanya. Diam terlalu lama hanya akan melahirkan spekulasi dan kecurigaan,” ujarnya.

Sebagai lembaga yang menjadi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, KPK diminta menjaga integritas, independensi, dan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Uddin menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU tersebut dan membuka kemungkinan menggelar aksi demonstrasi jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat. kartia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *