GOWA, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memperkuat validasi dan akurasi data kesejahteraan sosial melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan dan Pelatihan Verifikasi serta Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator dan pengisi data SIKS-NG Desa/Kelurahan.
Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grand Imawan, Makassar, pada Rabu (5/11/2025).
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan, perbaikan dan pembaruan data menjadi fondasi utama dalam penentuan kebijakan sosial di Kabupaten Gowa.
“Tidak boleh lagi ada salah-salah data. Kita sering kali mengalami masalah karena data yang tidak akurat,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Gowa berhasil ditekan menjadi 7,84 persen.
Menurutnya, kemajuan daerah dapat diukur dari kemampuan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini kita fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik melalui pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan pendapatan agar pengangguran bisa terus ditekan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Gowa berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas data sosial agar setiap program perlindungan sosial tepat sasaran.
“Ini kesempatan kita memperbaiki data secara akurat agar sesuai kondisi nyata di lapangan. Karena dari data inilah lahir kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Program seperti PKH, BPNT, BLT, hingga PBI Jaminan Kesehatan akan efektif jika datanya benar dan terbarui,” ujarnya.
Bupati juga berpesan agar seluruh operator desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pendataan sosial benar-benar bekerja profesional dan memahami tugasnya.
“Setelah pelatihan ini, semua operator harus paham tugasnya. Lakukan pendataan sesuai kondisi di lapangan. Semoga kerja keras kita menjadi bagian dari perjalanan mewujudkan Gowa yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Firdaus, menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini menjadi momentum penting dalam memahami mekanisme baru penentuan desil dalam sistem SIKS-NG yang kini terintegrasi dengan DTSEN.
“Ada mekanisme baru dalam penentuan desil, sehingga kegiatan ini sangat penting, khususnya dalam proses input dan validasi data,” terang Firdaus.
Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2024 menunjukkan masih terdapat sejumlah desa dan kelurahan yang mengalami pergantian operator, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang data sosial.
“Dengan terbitnya Inpres Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 tentang perubahan DTKS menjadi DTSEN, operator perlu memahami cara pengelolaan data yang baru agar pelaporan dan penggunaannya bisa dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Firdaus berharap, melalui pelatihan ini para operator dapat mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola data sosial sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini diikuti oleh 69 operator Desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan dataran tinggi, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, Kadis Kesehatan, Kepala BPKD, Kepala Disdukcapil, dan Sekretaris Dinas PMD. kartia
