Komisi I DPRD Jawa Barat Apresiasi Balé Pananggeuhan Sebagai Inovasi Layanan Publik Humanis

BANDUNG, HR — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Tedy Rusmawan mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang meresmikan Balé Pananggeuhan sebagai pusat pelayanan dan pengaduan satu pintu di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung.

Menurut Tedy, Balé Pananggeuhan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menilai, kehadiran layanan ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk memberikan solusi langsung bagi warga.

“Ini langkah positif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk memberi solusi bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan dan pengaduan publik. Dengan adanya Balé Pananggeuhan di Gedung Sate, masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya kini lebih mudah menjangkau layanan pengaduan,” ujar Tedy Rusmawan, Selasa (7/10/2025).

Balé Pananggeuhan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan dan mendapatkan penanganan lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan hukum, melalui sistem yang lebih terintegrasi.

Tedy berharap program ini tidak hanya berfokus di wilayah Bandung Raya, tetapi juga dapat dikembangkan ke daerah lain di Jawa Barat, seperti Cirebon, Garut, dan Bogor, agar seluruh warga memperoleh akses layanan publik yang merata.

“Idealnya, setiap kota dan kabupaten memiliki pos pengaduan seperti ini. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi,” tambahnya.

Selain menyoroti aspek kemudahan layanan, Tedy juga mengapresiasi kolaborasi Balé Pananggeuhan dengan berbagai pihak, termasuk Baznas Jawa Barat, yang turut membantu masyarakat membutuhkan, baik secara ekonomi maupun spiritual.

Sebagai wakil rakyat, Tedy menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat mendukung penuh operasional dan pengembangan Balé Pananggeuhan, agar pelayanan masyarakat berjalan optimal di seluruh daerah.

“Kami di DPRD, khususnya Komisi I, tentu akan mendukung dari sisi kebutuhan operasional maupun mobilitas. Harapannya, pos pengaduan masyarakat ini benar-benar memberikan manfaat nyata dan menjadi wajah baru pelayanan publik di Jawa Barat,” tutup Tedy. horaz

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *