PANGKALPINANG, HR — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, kembali mendorong PT ASDP Indonesia Ferry menghadirkan kapal cepat untuk melayani rute Jakarta–Bangka dan Jakarta–Belitung.
Edi berharap layanan tersebut hadir secara rutin, aman, dan terjangkau. Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan, Babel membutuhkan lebih dari satu pilihan moda transportasi.
“Keinginan kita sederhana. Jakarta, Pulau Bangka dan Pulau Belitung harus tetap terhubung dalam keadaan apa pun. Kalau konektivitas terjaga, arus orang dan barang akan terus berjalan. Ketika orang dan barang bergerak, uang ikut berputar dan perekonomian masyarakat akan tumbuh,” kata Edi di Pangkalpinang, Senin (7/9/2026).
Edi menyampaikan dorongan tersebut sebagai tindak lanjut pertemuannya dengan jajaran Direksi PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta pada 7 Juli 2026. Saat itu, ASDP menyatakan akan melakukan kajian dan memberikan kepastian awal dalam waktu sekitar dua bulan.
Kini, setelah dua bulan berlalu, Edi meminta ASDP segera menyampaikan perkembangan kajian kepada masyarakat dan Pemprov Babel.
“Kami menghormati proses kajian yang sedang dilakukan ASDP. Namun, setelah dua bulan tentu kami berharap sudah ada gambaran awal. Apa hasil kajiannya, apa kendalanya, pelabuhan mana yang memungkinkan, kapal seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana perhitungan tarifnya dan apa yang harus disiapkan oleh daerah,” ujarnya.
Edi menegaskan kajian kapal cepat tidak boleh hanya berfokus pada rute Jakarta–Belitung. Ia meminta Pulau Bangka masuk dalam perencanaan karena memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang besar.
“Ini bukan hanya kebutuhan Belitung. Pulau Bangka penduduknya jauh lebih banyak dan aktivitas masyarakatnya juga tinggi. Kalau Bangka dan Belitung masuk dalam satu perencanaan, jumlah calon penumpangnya tentu lebih besar dan peluang kapalnya berjalan secara berkelanjutan juga semakin kuat,” jelasnya.
Untuk Pulau Bangka, Edi mengusulkan Pelabuhan Pangkalbalam menjadi salah satu simpul pelayanan. Sementara di Belitung, pemerintah dapat mengkaji kesiapan Tanjung Ru maupun Terminal Penumpang Tanjungpandan untuk kemudian menghubungkannya dengan Tanjung Priok, Jakarta.
“Bentuk rutenya silakan dihitung secara teknis. Bisa Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta dengan jadwal masing-masing, atau disusun dalam satu pola perjalanan yang saling terhubung. Yang terpenting, masyarakat di kedua pulau mendapatkan akses laut cepat menuju Jakarta,” terangnya.
Edi menegaskan kapal cepat bukan untuk menggantikan penerbangan. Menurutnya, moda laut justru memberikan pilihan perjalanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau harga tiket pesawat murah, penerbangan akan ramai dan itu baik. Kalau kapal cepat tersedia dengan harga terjangkau, kapal juga akan memiliki pasarnya sendiri. Ada masyarakat yang mengutamakan waktu dan memilih pesawat. Ada juga yang ingin membawa barang lebih banyak atau mencari biaya perjalanan yang lebih ringan dan memilih kapal,” ungkapnya.
Menurut Edi, peningkatan konektivitas akan berdampak positif terhadap pariwisata, perdagangan, UMKM, dan sektor jasa. Karena itu, ia meminta masyarakat melihat kapal cepat sebagai tambahan pilihan transportasi, bukan pesaing penerbangan.
“Jangan melihatnya sebagai perebutan penumpang antara kapal dan pesawat. Yang harus kita lakukan adalah memperbesar keseluruhan arus perjalanan. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula uang yang dibelanjakan di Bangka Belitung,” tegas Edi.
Ia menilai aktivitas pelabuhan juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Masyarakat sekitar bisa mengembangkan kuliner, penjualan oleh-oleh, transportasi, penginapan, hingga berbagai layanan lainnya.
“Kalau kapal datang dan berangkat secara rutin, pelabuhan akan hidup. Masyarakat bisa membuka warung, menyediakan kendaraan, menjual oleh-oleh dan menawarkan berbagai jasa. Jadi, yang memperoleh manfaat bukan hanya perusahaan kapal, tetapi masyarakat kecil yang mencari penghasilan di sekitar pelabuhan,” tuturnya.
Edi juga meminta Pemprov Babel mengambil peran lebih besar dengan menyatukan kepentingan seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, langkah bersama akan memperkuat usulan konektivitas laut kepada ASDP maupun pemerintah pusat.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi, khususnya Bapak Gubernur, untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya ini. Pemprov perlu menggalang kekuatan seluruh kabupaten dan kota karena manfaat konektivitas ini bukan hanya untuk daerah yang memiliki pelabuhan,” tegasnya.
Pemprov, lanjut Edi, perlu menyiapkan data calon penumpang, potensi barang, kesiapan pelabuhan, dukungan angkutan darat, serta peluang pariwisata. Data tersebut dapat menjadi bahan pembahasan bersama ASDP, Pelindo, dan Kementerian Perhubungan.
“Jangan bergerak sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi harus menjadi pengikatnya. Satukan data dan kepentingan seluruh kabupaten dan kota, kemudian bawa usulan yang lengkap kepada ASDP, Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Kalau daerah datang dengan kekuatan bersama, perjuangan ini tentu akan lebih didengar,” tegasnya.
Edi berharap kajian ASDP segera menghasilkan langkah konkret, mulai dari rute, jenis dan kapasitas kapal, tarif, frekuensi perjalanan, kesiapan pelabuhan, hingga jadwal uji coba.
“Ini bukan sekadar berbicara tentang sebuah kapal. Ini menyangkut ketahanan transportasi, perdagangan, pariwisata, lapangan kerja dan masa depan ekonomi Bangka Belitung. DPRD sudah memulai dan akan terus mengawal. Sekarang kita membutuhkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk menghimpun seluruh kekuatan daerah agar konektivitas Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta benar-benar dapat diwujudkan,” tutupnya.