LAMSEL, HR — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memastikan pemerintah daerah tetap waspada meski aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) mulai membaik.
Pemkab Lampung Selatan memperkuat kesiapan peralatan, personel, sistem peringatan dini, pusat kendali, hingga posko terpadu di desa-desa pesisir. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh kekuatan respons bencana dapat bergerak cepat jika kondisi kembali memburuk.
Bupati Egi menegaskan kesiapsiagaan tersebut saat memimpin rapat koordinasi terpadu bersama Forkopimda sekaligus mengecek kesiapan penanganan dampak erupsi GAK di Kantor BPBD Lampung Selatan, Senin sore (7/9/2026).
“Hari ini kondisi Gunung Anak Krakatau sudah lebih membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun, kita tetap harus mengantisipasi kejadian terburuk. Jangan sampai kita lengah ketika kondisi sudah mulai membaik,” tegas Bupati Egi.
Menurut Egi, kondisi yang membaik harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana siap menghadapi perubahan situasi. Karena itu, ia mengecek langsung kesiapan alat, personel, fasilitas komando, dan mekanisme respons.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Lampung Selatan menetapkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai posko gabungan Forkopimda.
Pusdalops akan menjadi pusat koordinasi pemantauan kondisi, komunikasi, pengumpulan informasi, hingga pengendalian respons saat terjadi keadaan darurat.
Pemkab juga memperluas kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Pemerintah daerah akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir yang masuk kawasan Desa Tangguh Bencana (Destana). Posko tersebut ditargetkan mulai disiapkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kita sudah menentukan Pusdalops sebagai posko terpadu. Selanjutnya, dalam satu sampai dua hari ke depan kita akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir. Ini bagian dari langkah kita untuk memastikan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga, kita sudah siap,” ujar Egi.
Egi juga mengecek kesiapan peralatan BPBD, seperti tenda, perahu karet, pelampung, tandu, genset, serta perlengkapan penyelamatan lainnya.
Ia meminta BPBD menginventarisasi seluruh peralatan agar pemerintah mengetahui kebutuhan secara nyata di lapangan.
“Kita harus tahu alat yang kita punya, alat yang kurang, dan alat yang berlebih. Lakukan penajaman perencanaan agar kebutuhan penanggulangan bencana benar-benar terukur dan kesiapsiagaan kita semakin kuat,” katanya.
Selain peralatan, Egi meninjau Gedung Pusdalops BPBD, termasuk Warning Receiver System (WRS) New Generation yang menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Ia juga mengecek ruang Command Center yang memiliki LED videotron dan video wall untuk memantau data secara real-time selama 24 jam. Sistem peringatan dini tersebut mendukung proses deteksi dan pengambilan keputusan secara cepat.
Bupati Egi meminta BPBD memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul masyarakat tetap layak digunakan. Kesiapan tersebut penting agar masyarakat dapat melakukan evakuasi tanpa hambatan ketika keadaan darurat terjadi.
Pemkab Lampung Selatan bersama Forkopimda juga terus mendistribusikan masker untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik. Pada saat yang sama, pemerintah memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.
“Percayakan informasi kepada pemerintah daerah. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan kepanikan. Kominfo harus berkoordinasi dengan BPBD agar ruang komunikasi dan informasi kepada masyarakat dibuka secara jelas, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Pemkab juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Sejumlah posko kesehatan di desa yang sebelumnya terdampak tsunami 2018 disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan apabila situasi membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kita utamakan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Semua langkah yang kita lakukan harus bermuara pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi.
Sementara itu, Pemkab Lampung Selatan akan terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran daring sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil pemantauan dan informasi dari instansi terkait.
Pemkab juga menyiapkan simulasi kebencanaan setelah kondisi sebaran abu vulkanik cukup stabil. Simulasi akan mengutamakan pemahaman prosedur evakuasi dan penyelamatan diri, terutama dalam menghadapi potensi tsunami.
“Simulasi jangan hanya dilakukan di satu tempat. Kita harus membangun kesiapsiagaan di seluruh wilayah. Minimal dua kali dalam setahun harus ada pelatihan dan simulasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat,” kata Egi.
Dengan penguatan posko, kesiapan peralatan dan personel, optimalisasi sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat, Pemkab Lampung Selatan memastikan kesiapsiagaan tetap berjalan.
Pemerintah daerah juga memastikan setiap unsur penanggulangan bencana mampu bergerak cepat dan terkoordinasi jika kondisi Gunung Anak Krakatau kembali menuntut respons darurat.