GOWA, HR — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Darmawangsyah menyampaikan hal tersebut saat membuka Seminar “Penguatan Komitmen Bersama: Strategi Efektif Pencegahan dan Pemulihan Kerugian Daerah” di Hotel Mercure Makassar, Jumat (7/8/2026).
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa menggelar seminar tersebut untuk memperkuat pengawasan serta mencegah kerugian daerah. Kegiatan itu diikuti para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gowa.
Dalam sambutannya, Darmawangsyah mengapresiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengelolaan pemerintahan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu membangun sistem pengendalian yang efektif dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas, mengelola risiko, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat,” ujar Darmawangsyah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, aparatur perlu menerapkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dalam setiap tahapan pembangunan.
Darmawangsyah juga menilai fungsi pengawasan kini tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan. Menurutnya, pengawasan harus menjadi instrumen peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki cara pandang yang sama bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai konsultan, pendamping, dan quality assurance bagi perangkat daerah.
Menurut Darmawangsyah, kerugian daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi atau keuangan. Kerugian tersebut juga dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Namun apabila kerugian daerah tetap terjadi, penyelesaiannya harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan pemulihan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Darmawangsyah berharap seminar tersebut menghasilkan langkah nyata yang dapat diterapkan seluruh perangkat daerah. Ia juga mendorong penguatan budaya antikorupsi, disiplin aparatur, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, menjelaskan bahwa seminar tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mengelola risiko keuangan.
“Seminar ini kami harapkan menjadi media penguatan komitmen para pimpinan SKPD dalam memitigasi risiko keuangan daerah sekaligus mempercepat pemulihan kerugian daerah melalui tata kelola yang semakin baik,” jelas Syahrul.
Seminar tersebut juga memberikan pemahaman mengenai pencegahan penyimpangan keuangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta mekanisme penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah sesuai peraturan.
Syahrul melaporkan, kegiatan itu diikuti 54 pimpinan SKPD, empat staf ahli bupati, dan enam kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Selain Darmawangsyah Muin, seminar menghadirkan narasumber dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Gowa berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah kerugian daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. kartia