GOWA, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama DPRD Gowa terus memperkuat sinergi dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Komitmen itu terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa yang berlangsung dua hari berturut-turut di Gedung DPRD Gowa, Kamis (23/7/2026).
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, hadir bersama Sekretaris Daerah Gowa, Andy Azis Peter, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang baik dengan DPRD.
Pada rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardiansyah Sabir, mengapresiasi keberhasilan Pemkab Gowa yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Karena itu, Fraksi Demokrat merekomendasikan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Fraksi Demokrat memandang capaian opini WTP dari BPK untuk ke-14 kalinya sebagai prestasi yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Ardiansyah.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Muh Furqan Naim. Fraksi Golkar menerima Ranperda tersebut untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Selain Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar, fraksi-fraksi lainnya juga memberikan berbagai masukan, saran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik, saran, pertanyaan, dan masukan yang bersifat konstruktif.
Menurut Darmawangsyah, seluruh pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ia menjelaskan, laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Selain itu, laporan tersebut menjadi dasar untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja pemerintah selama satu tahun.
Darmawangsyah juga menegaskan komitmen Pemkab Gowa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.
Strategi intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pendataan lapangan, pemeriksaan, serta penegakan aturan. Sementara itu, strategi ekstensifikasi difokuskan pada penggalian potensi sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Darmawangsyah.
Selain meningkatkan PAD, Pemkab Gowa terus mengevaluasi pengelolaan belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. kartia
