BELITUNG, HR — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Mardin menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di Desa Air Batu, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Jumat (15/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan penting mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan, hingga dampak sosial dan ekonomi akibat aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Taufik Mardin mengatakan keluhan terbesar masyarakat berkaitan dengan layanan kesehatan, khususnya status BPJS Kesehatan warga yang tidak aktif. Kondisi itu membuat masyarakat khawatir tidak bisa memperoleh pelayanan medis saat membutuhkan pengobatan.
Ia menegaskan pemerintah daerah tetap wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meskipun status BPJS tidak aktif.
“Warga tetap harus bisa dilayani ketika membutuhkan pengobatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain persoalan kesehatan, Taufik juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan. Menurutnya, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Ia menjelaskan regulasi tersebut dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pekerja yang menjadi korban pelecehan maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun masih takut melapor karena minim pendampingan dan perlindungan hukum.
“Perempuan harus mendapat perlindungan yang jelas dan rasa aman untuk menyampaikan setiap persoalan yang mereka alami,” tegasnya.
Warga Air Batu juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Mereka menilai penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Air Batu masih jauh lebih kecil dibanding desa lain di sekitarnya.
Tak hanya itu, masyarakat mengeluhkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya perempuan asal Air Batu. Perusahaan disebut lebih banyak merekrut pekerja dari luar desa sehingga warga meminta prioritas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Taufik memastikan seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan dibawa dan diperjuangkan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak berhenti di forum reses saja, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan daerah,” tandasnya. agus priadi
