BANDUNG, HR – Anggora DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan Gubernur Jawa Barat untuk tidak membuat pernyataan yang muluk-muluk terkait bantuan sosial, karena secara teknis dan data di lapangan belum siap.
Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang kepada wartawan di Bandung.
Disebutkannya, Pemprov Jabar harus memperbaiki sinergi dan komunikasi dengan kabupaten kota sehingga pendataan bantuan sosial bisa lebih cepat.Termasuk juga dengan pemerintah pusat.
“Selama ini kan pemerintah kota atau kabupaten masih menunggu berapa Kepala Keluarga (KK) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah kota atau kabupaten bisa menganggarkan untuk KK yang belum tersentuh bansos. Sehingga, penyaluran bansos tidak terkatung katung.
Selain hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengeluhkan rumitnya mengatur bantuan yang datang dari berbagai Kementerian. Pernyataan RK ini mengungkapkan betapa repotnya ia harus menjelaskan soal jatah bantuan kepada masyarakat, lantaran bantuan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata tak datang bersamaan dan dengan mekanisme masing-masing. Hal ini jiuga terkait, data yang tak singkron antara provinsi dan pemerintah kota/kabupaten masih jadi kendala. horaz
