TANGERANG, HR – Kabupaten Tangerang kini dihebohkan dengan adanya isu pungli prona sebesar Rp 1 juta/sertipikat di Desa Mekar Baru Kecamatan Mekar Baru. Parahnya lagi, panitia pengurusan prona di desa tersebut tidak melibatkan Sekretaris Desa, Jami. Justru kepanitiaannya melibatkan orang luar yang bukan bagian dari pengurus desa.
AR, salah satu anggota kepanitiaan yang bukan bagian dari pengurus desa maupun bukan staf kantor desa, merupakan orang kepercayaan Kepala Desa Mekar Baru untuk pelaksanaan program pemerintah dalam pengurusan surat-surat tanah.
Panitia prona Desa Mekar Baru yang dibentuk Kades Suhanda yakni Arifin dan Saeful. Sedangkan Tim 4 dari BPN diketua oleh Eko, Yana, H Doni dan Darma. Merekalah yang melakukan pengukuran, pemberkasan, pemotretan terhadap lahan warga yang dimohonkan prona.
Kurang lebih 1.600 kepala keluarga di Desa Mekar Baru disebut-sebut sebagai pemohon sertipikat prona. Saat ini baru 25% terlaksana dan sudah tahap kedua penerbitan prona terealisasi di Desa Mekar Baru.
Prona yang seharusnya gratis tersebut, disebut-sebut ada kutipan dana atau pungli sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per sertipikat.
“Saya bukan tidak berterima kasih sudah diurus sertipikat rumah saya yang tadinya girik kini menjadi sertipikat hak milik. Namun jika biaya yang harus kami keluarkan semampu yang kami miliki tidak masalah, yang saya tahu program ini gratis dan tidak dikenakan administrasi sebesar itu,” ungkap warga.
“Saya memiliki lahan kurang lebih 135 M2 diminta biaya pembuatan Rp 1,5 juta. Saya sempat bertanya, bukankah program ini gratis? Jawab petugas, mana ada yang gratis dalam hidup ini. Saya pun minta kebijakan pada Kepala Desa Suhada agar biaya tersebut berkurang, namun diabaikan dan administrasi yang saya bayarkan adalah uang hasil pinjam,” ungkap warga.
Untuk prona, hanya kewajiban saja yang harus masyarakat selesaikan yakni pajak yang harus dibayar ke pemerintah, biaya materai, dan biaya patok. Sedangkan biaya pengukuran lahan sudah dianggarkan oleh pemerintah.
Sekdes Mekar Baru, Jami, ketika dikonfirmasi HR, mengatakan, “program ini saya tahu karena perjalanannya saya yang sosialisasikan pada masyarakat, dan program ini gratis tidak dikenakan biaya administrasi, hanya dikenakan biaya wajib pajaknya saja.”
Jami menjelaskan, namun setelah terbentuk panitia prona dirinya sebagai Sekdes Mekar Baru tidak dilibatkan, bahkan dinonaktifkan dari segala kegiatan yang diselenggarakan di Desa Mekar Baru.
“Saya sebagai Sekdes hanya bertugas pelayanan terhadap masyarakat saja. Untuk masalah program Presiden Jokowi, saya tidak tahu karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Suhada. Pihak BPN Tim 4 tidak ada yang menghubungi saya. Bahkan jika di desa lain Sekdes dilibatkan oleh Kepala Desa masing-masing. Adapun pemungutan biaya sebesar itu, saya pun tidak tahu. Bahkan ada warga teriak, saya tidak tahu karena saya tidak ada keterlibatan lagi untuk program pemerintah ini. Coba pertanyakan lagi pada Kepala Desanya. Program ini pun tidak melibatkan kecamatan,” ujar Sekdes, Selasa (7/11), di Kantor Desa Mekar Baru.
Ketika hal ini dikonfirmasi HR, Kades Suhada tidak ada di kantornya. Kantor Desa tidak terlihat kegiatan pelayanan masyarakat. Kantor Desa terlihat kosong, sunyi bak tanpa penghuni.
“Pak Lurah tidak ada di ruangan, tidak tahu datang atau tidak ke kantor, masalahnya Pak Lurah mau ketemu pemborong dan Camat Mekar Baru. Tadi pagi pergi ke Kecamatan dan infonya akan mengantar Camat ke Tigaraksa,” ungkap keamananan desa saat ditemui HR.
Ketika Kades dihubungi HR melalui telepon genggamnya, Suhada mengatakan agar HR menunggu di Kantor Desa, “Saya ada di kantor kecamatan bersama Pak Camat, tunggu saja tidak usah ke kantor kecamatan Mekar Baru. 15 menit lagi saya ke Kantor Desa.”
Ironisnya, setelah ditunggu kurang lebih dua jam, Suhanda tidak kunjung datang. Parahnya, ketika dihubungi kembali via telepon dan SMS, juga tidak berbalas. linda
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
