JAKARTA, HR — Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pansus memanfaatkan kunjungan ini untuk menyelaraskan materi regulasi dengan praktik pengelolaan lingkungan di kawasan metropolitan.
Anggota Pansus XV DPRD Jawa Barat, Junaedi, mengatakan pihaknya ingin memperkuat muatan lokal dalam Ranperda PPLH. Menurutnya, regulasi harus menjawab persoalan lingkungan yang muncul di Jawa Barat.
Selain itu, Pansus tidak ingin Ranperda hanya mengulang ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Regulasi daerah perlu memiliki karakter dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
“Penyusunan Ranperda PPLH harus komprehensif dan memuat kearifan lokal yang menjadi pembeda sekaligus solusi sesuai karakteristik Jawa Barat. Regulasi ini harus aplikatif dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta aspek kelembagaan daerah,” kata Junaedi.
Junaedi menjelaskan Pansus XV DPRD Jawa Barat terus memperkuat konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut penting agar materi Ranperda tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada saat yang sama, regulasi harus realistis untuk diterapkan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antarlembaga juga dapat memperkuat substansi Ranperda PPLH. Dengan demikian, aturan yang lahir nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
Pansus berharap Ranperda PPLH dapat menjadi regulasi yang aplikatif. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab tantangan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan penguatan kelembagaan lingkungan di Jawa Barat.