JAKARTA, HR – Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus teror pembakaran dan penusukan terhadap sejumlah jemaah Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia meminta polisi mendalami motif, kemungkinan adanya perencanaan, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan tersebut disampaikan Kevin saat mengunjungi Masjid Darul Ma’arif pada Rabu (11/11/2026). Kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas sekaligus keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang telah meresahkan jemaah dan masyarakat.
“Kami hadir ke mari untuk menyampaikan solidaritas dan keprihatinan atas berita yang sudah kami terima dan beredar di masyarakat,” ujar Kevin.
Kedatangan Kevin disambut Ketua Yayasan Masjid Darul Ma’arif, Jaka Hidayat. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kasubdit Kelembagaan Direktorat Urusan Agama dan Pendidikan Buddha, Pandhit Amanvijaya, serta Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi DKI Jakarta, Suliarna.
Hadir pula Ketua Dewan Pengawas Dharmapala Nusantara, Sugianto Sulaiman, yang turut mendampingi pertemuan dan memberikan pandangan hukum terkait peristiwa yang menimpa para jemaah.
Dalam pertemuan tersebut, Kevin menerima keterangan dari Ketua RT dan pengurus masjid mengenai identitas pelaku. Berdasarkan keterangan warga setempat yang disampaikan kepadanya, pria tersebut merupakan warga sekitar dan bukan seorang pemuka agama Buddha sebagaimana informasi yang sempat beredar karena pelaku mengenakan busana menyerupai jubah bikkhu.
Kevin menilai informasi mengenai identitas dan latar belakang pelaku perlu diklarifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun sentimen antarumat beragama. Ia meminta kepolisian tidak terburu-buru menyimpulkan motif kejadian dan harus mengungkap fakta berdasarkan hasil penyelidikan.
“Berita yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang bikkhu Buddha atau rohaniwan agama Buddha terpatahkan oleh keterangan warga setempat. Justru sekarang kami ingin menggali apa motif di baliknya dan bagaimana aksi ini direncanakan,” ungkapnya.
Kevin juga mengingatkan agar aparat tidak serta-merta mengaitkan tindakan pelaku dengan dugaan gangguan kejiwaan tanpa pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh aspek peristiwa harus diperiksa secara objektif, termasuk kondisi kejiwaan, motif, serta kemungkinan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan.
Lebih jauh, Kevin menilai peristiwa tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai tindak penganiayaan biasa. Aparat penegak hukum diminta mengkaji seluruh kemungkinan unsur pidana berdasarkan fakta dan alat bukti, termasuk dugaan penodaan agama maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan perencanaan aksi kekerasan.
“Ini yang kami harapkan dari kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Mereka harus menindak tegas dan memberikan sanksi kepada pelaku apabila terbukti bersalah. Jangan hanya melihatnya sebagai penganiayaan, tetapi juga harus mendalami kemungkinan adanya unsur penodaan agama dan perencanaan aksi teror,” tegas Kevin.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting untuk memberikan keadilan kepada para korban sekaligus memulihkan rasa aman masyarakat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma’arif yang ingin menjalankan ibadah tanpa rasa takut.
Kevin berharap proses hukum berjalan profesional, tidak tebang pilih, serta mengungkap seluruh fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, ketegasan aparat menjadi penting agar kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, kami berharap tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan dan jemaah bisa kembali beribadah dengan tenang. Kalau sanksinya tidak tegas, yang terusik adalah rasa keadilan, baik bagi para korban maupun seluruh jemaah,” pungkasnya. •didit