JAKARTA, HR – Persoalan sertifikat kepemilikan Unit C1010 Apartemen Menara Cawang, Jakarta Timur, milik Ir. Mukroni, hingga kini belum menemukan titik terang. Padahal, fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang dimilikinya telah dinyatakan lunas sejak 6 Oktober 2017.
Kondisi tersebut membuat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum (DPP LBH) KOWANTARA mendesak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) segera memberikan kepastian hukum terkait penerbitan dan penyerahan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) milik kliennya.
Ketua DPP LBH KOWANTARA, Muhammad Ruhunussa, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat tanggapan kepada BTN melalui surat Nomor 052/LBH-KOWANTARA/XI/2026 tertanggal 6 November 2026.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas jawaban BTN tertanggal 26 Oktober 2026 terkait permintaan klarifikasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan Unit C1010 Apartemen Menara Cawang.
”Kami menghargai jawaban dan komitmen koordinasi yang disampaikan BTN. Namun, bagi kami, persoalan ini belum selesai. Klien kami telah melunasi kewajiban KPA sejak 2017, sehingga harus ada kepastian mengenai status sertifikat dan dokumen kepemilikan unit apartemen tersebut,” ujar Ruhunussa, Rabu, (11/11/2026).
Dalam surat jawabannya, BTN melalui Kantor Cabang Jakarta Harmoni menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah. BTN juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk menindaklanjuti pengaduan nasabah.
BTN mengonfirmasi bahwa Mukroni telah melunasi fasilitas KPA pada 6 Oktober 2017. Sementara itu, dokumen pokok terkait fasilitas pembiayaan, selain sertifikat, disebut telah diserahkan kepada klien pada 31 Oktober 2017.
Terkait agunan kredit, BTN menjelaskan bahwa jaminan pembiayaan tersebut berupa unit Apartemen Menara Cawang Blok C 10/10. Namun, sertifikat SHMSRS atas unit tersebut hingga surat jawaban diterbitkan belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni.
BTN juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari pengembang, proses balik nama sertifikat masih dalam tahap penyelesaian penerbitan Surat Keputusan (SK) Pertelaan.
Atas kondisi tersebut, BTN mengaku akan terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan pihak pengembang guna mendorong penyelesaian kewajiban yang masih belum dipenuhi.
Menanggapi penjelasan BTN, Ruhunussa menegaskan bahwa keterangan mengenai penyerahan dokumen pada 31 Oktober 2017 harus disertai bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
”Kami meminta BTN menunjukkan bukti serah terima dokumen pada 31 Oktober 2017, termasuk daftar dokumen, berita acara, identitas penerima, serta status dokumen asli atau salinan. Ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai dokumen apa saja yang sebenarnya telah diserahkan kepada klien kami,” tegasnya.
Menurut Ruhunussa, penjelasan mengenai sertifikat yang masih menunggu penyelesaian SK Pertelaan juga harus dilengkapi bukti perkembangan administrasi dari pihak pengembang.
LBH KOWANTARA meminta BTN menjelaskan nomor dan tanggal permohonan SK Pertelaan, instansi yang menangani, status pemeriksaan, hingga kendala yang menyebabkan proses penerbitan sertifikat belum juga selesai.
Selain itu, BTN diminta memberikan kejelasan mengenai dasar pengikatan agunan, status jaminan kredit, serta riwayat koordinasi antara pihak bank dan pengembang sejak pencairan fasilitas pembiayaan hingga saat ini.
Ruhunussa menilai komitmen BTN untuk melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pengembang tidak boleh berhenti sebatas pernyataan administratif. Menurutnya, diperlukan langkah konkret dan target waktu yang jelas agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
”Kami tidak menginginkan janji penyelesaian yang tidak memiliki kepastian. BTN harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan setiap tahapan penyelesaian dapat dituntaskan,” katanya.
Sebagai langkah penyelesaian, LBH KOWANTARA mengusulkan pertemuan bersama yang melibatkan BTN, pihak pengembang, Mukroni beserta kuasa hukumnya, serta notaris atau PPAT terkait apabila diperlukan.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan tertulis yang memuat tahapan penyelesaian, penanggung jawab masing-masing pihak, target waktu, serta perkembangan proses yang dapat dipantau.
Apabila sertifikat memang belum diterbitkan, proses penyelesaiannya harus dijelaskan secara transparan. Mulai dari penyelesaian pertelaan atau akta pemisahan, penerbitan sertifikat individual, pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB), hingga pendaftaran peralihan hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam surat resminya, DPP LBH KOWANTARA meminta BTN memberikan jawaban substantif, dokumen pendukung yang tersedia, identitas penanggung jawab atau person in charge (PIC), serta usulan jadwal pertemuan paling lambat 10 hari kerja sejak surat diterima secara lengkap.
Permintaan tersebut mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata mengenai pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 terkait penanganan pengaduan konsumen.
Ruhunussa menegaskan, pihaknya masih mengutamakan penyelesaian secara baik-baik di luar pengadilan. Namun, apabila tidak ada jawaban dan tindak lanjut yang memadai, LBH KOWANTARA mempertimbangkan untuk menempuh mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), maupun upaya hukum perdata berdasarkan bukti yang tersedia.
”Kami masih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, apabila tidak ada penyelesaian yang jelas, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap BTN segera menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut agar kliennya memperoleh kepastian hukum atas unit apartemen yang fasilitas kreditnya telah dilunasi sejak sembilan tahun lalu.
”Intinya, kami meminta kejelasan dan tanggung jawab sesuai kewenangan serta kewajiban masing-masing pihak. Klien kami membutuhkan kepastian atas dokumen kepemilikan unit yang telah dibayar dan fasilitas kreditnya sudah dilunasi,” tutup Ruhunussa. •didit