LAMSEL, HR — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan bencana. Langkah ini mencakup pembenahan data, kesiapan sarana evakuasi, komunikasi, serta dukungan sumber daya lintas sektor.
Lampung Selatan memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sekitar 240 kilometer. Kondisi tersebut membuat wilayah ini menghadapi sejumlah potensi bencana. Salah satunya erupsi Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Menghadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau dan Ancaman Tsunami. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pusdalops PB Kantor BPBD Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Lampung Selatan, M. Darmawan, mengatakan kesiapsiagaan harus berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, kewaspadaan tidak boleh hanya meningkat saat bencana terjadi.
“Kita berharap rapat koordinasi seperti ini dapat dilaksanakan setiap minggu berdasarkan informasi yang kita terima, sehingga kewaspadaan kita tetap meningkat,” ujar Darmawan.
Ia menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau telah turun dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada). Meski demikian, seluruh pihak tetap perlu menjaga kesiapan.
Kesiapan tersebut penting agar setiap unsur dapat merespons kondisi darurat dengan cepat. Selain itu, koordinasi antarpihak juga perlu terus diperkuat.
Salah satu fokus rapat ialah pemutakhiran data kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan data yang akurat menjadi dasar dalam mengambil keputusan saat bencana.
Karena itu, BPBD menyiapkan format pendataan yang seragam. Format tersebut akan membantu kecamatan dan perangkat daerah menghimpun informasi secara lebih akurat.
Data yang dihimpun meliputi desa berpotensi terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk, jalur evakuasi, titik kumpul, dan lokasi pengungsian. BPBD juga meminta dokumentasi kondisi lapangan.
“Data ini harus kita lengkapi selagi kondisi masih normal, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah mengetahui jumlah masyarakat, jalur evakuasi, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang akan digunakan,” kata Maturidi.
Selain data, BPBD juga memperkuat sistem komunikasi darurat. Instansi tersebut memprioritaskan pemasangan rig radio komunikasi di tujuh kecamatan.
Ketujuh wilayah itu meliputi Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi. Penguatan ini bertujuan memperluas jangkauan komunikasi saat kondisi darurat.
Pemkab Lampung Selatan juga mengevaluasi kesiapan lokasi evakuasi. Hasil pengecekan menemukan beberapa fasilitas yang membutuhkan perbaikan.
Beberapa fasilitas tersebut mengalami kebocoran atap. Ada pula sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, perangkat daerah yang memiliki bangunan untuk lokasi evakuasi perlu memastikan kondisinya tetap baik. Bangunan tersebut harus siap digunakan sewaktu-waktu.
Setiap sektor juga diminta menyiapkan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya. Pemkab ingin mekanisme penggunaan sumber daya berjalan cepat saat keadaan darurat.
Hal tersebut termasuk penggunaan peralatan milik perangkat daerah. Peralatan berat juga perlu memiliki mekanisme penggunaan yang jelas agar dapat segera dimobilisasi.
Sebagai tindak lanjut, BPBD Lampung Selatan akan mendorong pelaksanaan tabletop exercise atau simulasi di atas meja. Kegiatan ini akan menguji pembagian tugas, alur komunikasi, serta koordinasi antar instansi.
Simulasi tersebut menjadi tahap awal sebelum latihan lapangan jika diperlukan. Melalui langkah ini, setiap pihak dapat memahami peran masing-masing saat menghadapi kondisi darurat.
Pemkab Lampung Selatan berharap penguatan data, sarana evakuasi, komunikasi, dan sumber daya dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Latihan lintas sektor juga diharapkan mendukung respons cepat untuk melindungi masyarakat.