Kepala Dinkes Barito Utara Minta Dukungan DPRD Mengenai Kelengkapan Alkes Pustu

oleh -519 views
oleh
Kepala Dinkes Barito Utara Minta Dukungan DPRD Mengenai Kelengkapan Alkes Pustu.

MUARA TEWEH, HR – KEPALA Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Utara, Siswandoyo meminta dukungan kepada DPRD Barito Utara untuk bisa alokasi anggaran bagi puskesmas pembantu (pustu) di kabupaten wilayah Kalimantan Tengah itu.

Hal ni terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Aula DPRD Barito Utara, Muara Teweh, Rabu (1/3/2023). RDP dipimpin Ketua DPRD Barito Utara dari Fraksi Demokrat, Hj Mery Rukaini didampingi dua Wakil Ketua DPRD Permana Setiawan dan Sastra Jaya bersama 11 anggota komisi bidang kesehatan dan pendidikan dewan.

“Saat ini, ada 83 pustu di Kabupaten Barito Utara. Kami berharap fasilitas yang ada di pustu bisa dilengkapi lagi,” jelas Siswandoyo.

Menurut dia, ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) dan peralatan di puskesmas sudah terpenuhi dengan baik.

Saat ini, di wilayah Kabupaten Barito Utara terdapat 16 puskesmas tersebar di beberapa kecamatan. Antara lain, Puskesmas Tumpung Laung di Kecamatan Montallat, Puskesmas Kandui, Puskesmas Gunung Ketapang (Kecamatan Gunung Timang), Puskesmas Batu Raya, Puskesmas Lampoeng, Puskesmas Benangin, Puskesmas Mampuak, Puskesmas Lemo, Puskesmas Sei Rahayu, Puskesmas Muara Teweh, Puskesmas Lanjas, Puskesmas Sikui, Puskesmas Butong, Puskesmas Lahei I, Puskesmas Lahei II, dan Puskesmas Benao.

Sementara fungsi pustu adalah menunjang dan membantu wilayah yang jadi cakupan layanan dari puskesmas induk, khususnya terkait jangkauan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan, Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan dan 93 desa jadi wilayah layanan puskesmas induk dan pustu.

“Kendala yang dialami di pustu adalah soal peralatan kesehatan (alkes) yang belum mencukupi. Untuk itu, saya meminta dukungan dari DPRD Barito Utara,” beber Siswandoyo.

Ia mengakui dalam APBD Barito Utara tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran untuk operasional pustu. Demi merealisasikan itu, Siswandoyo mengatakan pihaknya sudah merancang perencanaan bahwa setiap pustu itu bisa melayani kebutuhan kesehatan bagi warga.

“Tentunya, kami berharap ada peningkatan insentif bagi nakes agar sama dengan di wilayah perkotaan. Sebelumnya, ada insentif bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil, sayangnya sekarang justru telah dihapus,” ungkap Siswandoyo.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Barito Utara dari Fraksi PDIP, Heny Roosgiaty meminta agar layanan kesehatan di pelosok bisa berjalan dengan baik, sehingga perlu penataan terpadu dan akurat.

“Setiap desa memang harus ada pustu. Namun, masih ada kekurangan seperti tersedianya peralatan kesehatan. Untuk sementara, layanan itu bisa dihandel oleh pustu atau puskesmas wilayah terdekat, ke depan bisa ditingkatkan lagi,” kata Heny. mst

Tinggalkan Balasan