LAMSEL, HR — Kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Desember mendorong Pemkab Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat desa.
Pemkab menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Langkah tersebut mencakup alternatif sumber air, titik kumpul, serta jalur evakuasi di wilayah rawan bencana.
Sejumlah wilayah Lampung Selatan mulai mengalami kekurangan air bersih. Kondisi serupa juga terjadi pada lahan pertanian yang mulai mengering.
Karena itu, Pemkab meminta jajaran kecamatan bergerak lebih awal. Pemerintah ingin mencegah dampak kemarau meluas dan mengganggu kebutuhan masyarakat.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, meminta camat segera memetakan wilayah yang mengalami kekurangan air.
Hal itu disampaikan Darmawan saat memimpin rapat koordinasi pejabat Pemkab Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (14/9/2026).
“Diharapkan dari sekarang para camat sama-sama mencari alternatif solusi untuk sumber air bagi daerah dan desa yang memang kekurangan air,” kata Darmawan.
Darmawan meminta pemerintah kecamatan menghitung kebutuhan sumber air sejak awal. Pemerintah juga perlu memetakan ketersediaan armada pengangkut air.
Menurutnya, armada PDAM dan pemadam kebakaran dapat mendukung distribusi air saat kondisi semakin sulit.
Selain menghadapi kemarau, Pemkab Lampung Selatan juga memperkuat mitigasi bencana lainnya. Langkah tersebut termasuk menghadapi informasi mengenai potensi megathrust yang kembali beredar di masyarakat.
Darmawan meminta masyarakat tidak panik. Sebaliknya, informasi tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kita harus dari sekarang memitigasinya, baik dari kantor maupun rumah. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Pemkab juga meminta desa, terutama wilayah pesisir, menentukan titik kumpul dan lokasi evakuasi yang aman.
Lokasi tersebut perlu mempertimbangkan area yang lebih tinggi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mengenali jalur evakuasi dengan mudah.
“Kepada camat-camat, terutama yang berada di wilayah pesisir, memastikan setiap desa memiliki titik kumpul,” tegas Darmawan.
Menurutnya, titik kumpul dan jalur evakuasi tidak cukup hanya tercatat dalam dokumen. Masyarakat harus mengetahui lokasi tersebut sebelum bencana terjadi.
Kesiapan itu akan membantu pemerintah mempercepat proses evakuasi. Selain itu, pemerintah dapat menyalurkan bantuan darurat dengan lebih cepat.
“Ini merupakan konsolidasi untuk memudahkan pemerintah membantu, mengevakuasi, kemudian memberikan bantuan yang dibutuhkan secara darurat,” kata Darmawan.