JAKARTA, HR – Kasudin Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Jakbar, drh Renova Siahaan mengaku sudah bekerja secara profesional dan mendukung visi misi Gubernur Ahok dengan motto Jakarta Baru. Cilakanya, dukungan itu hanya manis di mulut wanita keturunan Batak tersebut, sebab praktiknya SKPD yang dipimpinnya sangat alergi bila dimintai data.
 |
| Kadis KPKP DKI Jakarta Darjamuni bersama Renova Siahaan |
“Siang Pak. Maaf Bpk ini siapakah? Beritanya tdk pernah ada yg baik. Foto saya itu dapat darimana? Saya bekerja profesional. Dan bertekad mendukung visi dan misi Gubernur utk mewujudkan Jakarta Baru. Saya akan memberantas segala bentuk korupsi dan koncoisme dll yg merugikan negara dijajaran saya. Trimakasih,” demikian isi sms Renova Siahaan kepada HR, Sabtu (24/10).
Ketika disinggung mengenai SKPD yang dipimpinnya enggan memberikan daftar perusahaan yang mendapat pekerjaan Penunjukan Langsung (PL), Renova hanya mengatakan bahwa semua itu sudah mekanismenya.
“Semua sudah ada mekanismenya ya Pak. Terimakasih sebagai Kontrol Sosial,” dalihnya singkat.
Dan ketika ditanya seperti apa mekanisme yang dijalankan Renova Siahaan dalam hal pembagian proyek PL, apakah berdasarkan koncoisme atau ada mekanisme tertentu, hal itu tidak dijawab oleh wanita bergelar dokter hewan ini.
Yang menjadi pertanyaan lagi, bahwa ucapan Renova Siahaan yang mendukung Gubernur DKI dalam hal memberantas korupsi ternyata omong kosong. Dirinya bersama SKPD yang dipimpinnya ternyata menerapkan mekanisme ketertutupan bagi pihak-pihak yang menginginkan data-data yang bukan terkategori rahasia negara.
Sikap ketertutupan yang dijalankan Renova Siahaan bersama SKPD yang dipimpinnya itu telah menciderai asas-asas keterbukaan informasi publik, tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik dan telah mengkhianati prinsip kerja Gubernur DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Ketum Barisan Muda Nusantara, Mampe Sirait, mengatakan, asas keterbukaan adalah prinsip yang harus dilaksanakan bagi setiap aparatur negara, tidak terkecuali.
Aktivis LSM ini terheran-heran atas sistem pemerintahan yang dijalankan Renova Siahaan di Sudin KPKP Jakbar, yang disebut-sebut mendukung program Gubernur namun praktiknya justru pengkhianat sistem pemerintahan Jakarta Baru.
“Banyak pejabat DKI yang gembar-gembor bahwa mereka adalah pendukung Gubernur DKI, tapi praktiknya nol besar. Mereka itu seperti penjilat yang dipelihara Ahok. Mungkin Renova Siahaan Kasudin PKPK Jakbar adalah salah satunya. Mengapa ? Masa minta data perusahaan yang mendapat PL di unit itu saja, tidak bisa diberikan. Apa yang dirahasiakan dia ?” tegasnya.
Mampe Sirait menegaskan agar sebaiknya Ahok mengganti Renova Siahaan dengan pejabat DKI lainnya yang lebih transparan kepada publik.
“Seperti duri dalam daging, pejabat seperti itu adalah musuh dalam selimut dan dapat mengganggu kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkapnya. kornel
